Menanggapi sanggahan dari Kabid Humas Polda Maluku AKBP Johanes Huwae pada berita RADAR AMBON edisi Rabu 5 Desember 2012 “Kabid Humas Polda Bantah Terkait Konflik Porto-Haria” Patut diapresiasi. Tetapi Mestinya Seorang Kabid Humas Polda Maluku harusnya memahami dan menelaah substansi secara logis berita yang saya muat pada edisi selasa 4 Desember lalu. Sebagai seorang tokoh masyarakat dan juga seorang akedemisi, saya juga memberikan sebuah presure kepada Polda Maluku berdasarkan fakta dan realita selama ini. Press release saya tentang penanganan konflik Porto-Haria yang dimuat harian Radar Ambon (4/12/2012), ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Maluku AKBP Johanes Huwae. Tanpa bermaksud membuat polemik media, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan salah kaprah.
Pertama. Tanggapan Kabid Humas Polda Maluku terlalu reaktif dan menyederhanakan persoalan. Menurut Kabid Humas, "Kalau dikatakan Polda Maluku sengaja membiarkan konflik Porto dan Haria, Jika Polda tidak menerjunkan personilnya. Faktanya setiap persoalan yang terjadi langsung ditangani oleh aparat kepolisian,” (Lihat Radar Ambon, 5/12/2012).
Bandingkan pernyataan itu dengan press release yang dimuat 3 hari lalu.
"Akademisi FKIP Unpatti ini menjelaskan, hampir tiga tahun belakangan ini konflik di antara dua negeri itu selalu terjadi. Ini disebabkan oleh hal-hal sepele, bahkan tidak ada rasa aman yang diberikan aparat keamanan untuk melokalisir konflik tersebut. Logikanya sederhana, kata dia, semakin banyak aparat keamanan yang diarahkan pada saat terjadinya konflik, tetapi konflik tidak pernah selesai" (Lihat Radar Ambon, 4/12/2012).
Saya mempertanyakan keseriusan penyelesaian konflik dan penegakan supermasi hukum. Bukan meminta polisi menerjunkan aparatnya ke lokasi konflik. Proses pembiaran yang saya maksudkan adalah tidak adanya langkah penegakan hukum yang tegas. Jumlah aparat yang diterjunkan ke lapangan cukup banyak, tetapi konflik dan korban jiwa masih saja berjatuhan. Jika aparat kepolisian serius, penegakan hukum harus dilakukan. Tangkap dan adili siapa saja yang melanggar hukum. Ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi, keadilan bagi setiap nyawa yang melayang percuma. Satu nyawa yang melayang terlalu mahal untuk sekedar argumentasi tanpa kepastian hukum. Tak peduli siapapun, pelaku pembunuhan harus segera diadili. Jika tak ada langkah semacam itu, sulit mengharapkan konflik itu akan selesai. Langkah penyelesaian secara damai juga penting. Tapi, hukum harus benar-benar ditegakan sehingga tak ada lagi hukum rimba yang berlaku. Jika bukan polisi yang mengusut, masyarakat harus percaya pada siapa? Jika bukan polisi yang menegakan hukum, pada siapakah keadilan itu harus dituntut?.
Kedua. Atas dasar penjelasan di atas, saya menilai bahwa ketidaktegasan dalam menegakan hukum bagi pelaku-pelaku konflik adalah proses pembiaran. Jika tidak segera ditangkap dan diadili pelaku pembunuhan akan terus menjadi teror yang tidak terselesaikan. Rasa aman di kedua belah pihak tak akan terwujud. Rasa curiga tetap terpelihara dalam masyarakat. Akibatnya, hal-hal sepele bisa saja menjadi pemicu munculnya konflik baru yang menyebabkan nyawa menjadi taruhan. Apakah ini tak berarti proses pembiaran? Apa sulitnya menangkap pelaku dan diadili sesuai hukum? Tugas polisi tentu menegakan hukum. Perdamaian adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat dan kepolisian. Kritik dan saran tak harus berbalas argumen. Apalagi dengan mengatakan "komentar asal-asalan" tanpa argumentasi yang cukup logis dan analisa yang lebih mendalam terhadap makna dari sebuah komentar. Demokrasi membuka peluang terhadap proses check and ballance. sebagai pelindung dan pengayom, polisi seharusnya lebih terbuka jika ada tanggapan masyarakat untuk meminta keseriusan perlindungan dan pengamanan.
“Tak Perlu Saling Berargumen Tetapi Kami Butuh Kepastian Kapolda Maluku Untuk Mengusut Tuntas Pelaku Penembakan Peristiwa Berdarah Yang Mengorbankan 3 Warga Porto-Haria”.
