Pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa memperhatikan dimensi kesetaraan gender.
Kesetaraan gender bukan hanya sebuah prinsip, melainkan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, fokus pada kesetaraan gender bukan sekadar agenda tambahan, tetapi fondasi utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
Pentingnya mengintegrasikan kesetaraan gender dalam setiap fase pembangunan terletak pada dampaknya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Perbedaan peran, hak, dan peluang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menjadi hambatan bagi perkembangan individu, tetapi juga merugikan kemajuan bersama.
Oleh karena itu, paradigma pembangunan yang progresif tidak dapat terpisahkan dari prinsip People Centered Development yang menempatkan gender sebagai faktor sentral.
1. Kebijakan Kuota dalam Pengangkatan Pejabat:
Pemerintah setempat menerapkan kebijakan kuota gender dalam pengangkatan pejabat di lembaga-lembaga pemerintahan setempat. Setidaknya 40% dari posisi kepemimpinan di berbagai sektor ditempati oleh perempuan, memastikan representasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan.
2. Program Pendidikan Khusus untuk Perempuan:
Sebuah inisiatif pemerintah lokal menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk perempuan, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan akses ke pendidikan tinggi. Program ini bertujuan untuk mengatasi disparitas pendidikan gender dan memberdayakan perempuan dalam berbagai profesi.
3. Pusat Layanan Kesehatan Reproduksi:
Dibangunnya pusat layanan kesehatan reproduksi di tingkat kelurahan, yang menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi khusus untuk perempuan. Pusat ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga menjamin akses mudah dan aman terhadap layanan kesehatan reproduksi yang mencakup pemeriksaan kesehatan, konseling, dan layanan kontrasepsi.