Pemilihan umum, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah contoh kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pilihan raya. adalah lembaga demokrasi dan cara rakyat menjalankan kedaulatan.
Dianggap sebagai komponen penting dari kehidupan negara-bangsa yang demokratis adalah pemilihan umum. Akibatnya, pemilu menjadi pilar utama sistem politik di Indonesia.
Saat ini, pemilu dianggap sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kemerdekaan universal yang terus dipertahankan melalui pemilu. Pemilihan ini juga memberi rakyat kesempatan untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang sistem atau aturan peradilan.
Motivasi dan tujuan pemilu adalah sebagai simbol demokrasi dan merupakan komponen penting dari proses demokrasi. Namun demikian, tidak semua opsi bersifat demokrat karena pemiliha tidak hanya sekedar simbol, mereka harus berkala, kompetitif, dan inklusif.
Pemilu sangat penting untuk suatu negara karena pemilu adalah proses pemindahan kekuasaan yang damai melalui demokrasi, yang memberikan kebebasan bagi orang untuk menyuarakan pilihan mereka untuk negara mereka.
Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat: melalui pemilu, rakyat secaralangsung dapat menetapkan kebijakan publik dengan mendukung kandidat mereka yang memiliki program aspiratif.
Pada dasarnya, pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin pemerintahan legislatif dan eksekutif. Selain itu, untuk membangun pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945. Saat ini, pemilu di Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem yang dapat bertahanlama dengan metode yang sebanding.
Oleh karena itu, aturan yang komprehensif dan konsisten sudah ada untuk setiap penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak diperlukan lagi pembatalan atau penambahan aturan baru.
Pemilihan tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu saja ada beberapa masalah yang dapat menyebabkan pemilu berjalan buruk. Kita menyadari fakta bahwa banyak masyarakat belum siap dan tidak mengerti apa artinya kesadaran politik yang dimaksud. Kesadaran politik harus dimuali dari awal proses pemilihan hingga selesainya pemilihan.
Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu 2019, dianggap belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada beberapa pertanyaan tentang kemandirian KPU dan Bawaslu, seperti tentang pengambilan keputusan dan menetapkan aturan tentang verifikasi parpol sebagai peserta pemilu, di mana KPU mengubah prosedur dengan menggunakan metode sampling, sementara parpol itu sendiri yang menentukan sampel.
Menurut para pakar, itu cukup profesional. Dilihat dari kemampuan untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, membagi tugas dan peran, menentukan skala prioritas, dan menerapkan prinsip kolegial dalam pengambilan keputusan, Kontribusi dari penyelenggara
lain juga perlu diapresiasi.
Beberapa contoh hambatan umum yang sering dihadapi dalam pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara. Namun, harap dicatat bahwa situasi dapat bervariasi berdasarkan negara, sistem politik, dan dinamika sosial yang berubah. Berikut beberapa hambatan yang mungkindihadapi menjelang pemilu 2024:
- Polarisasi Politik: Pemilu sering kali diwarnai oleh polarisasi politik, di mana pemilih terpecah menjadi kelompok-kelompok yang kuat dan memiliki pandangan yang sangat berbeda.
- Desinformasi dan Hoaks: Penyebaran informasi palsu, hoaks, dan manipulasi informasi dapat merusak proses pemilihan. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik, mengaburkan realitas politik, dan mengarah pada keputusan yang salah.
- Manipulasi Pemilih: Praktek-praktek manipulatif seperti suap, intimidasi, atau ancaman terhadap pemilih dapat mengurangi kepercayaan pada integritas pemilihan dan menghambat partisipasi bebas.
- Keterbatasan Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem e- voting atau penghitungan cepat, dapat menghadirkan tantangan teknis dan keamanan. Kegagalan teknologi atau kerentanannya terhadap serangan siber bisa mengganggu integritas pemilu.
- Partisipasi Rendah: Tantangan untuk mengajak lebih banyak warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan bisa menjadi hambatan yang signifikan. Apatis politik atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik bisa mengurangi tingkat partisipasi.
Penting untuk diingat bahwa setiap pemilihan memiliki konteks dan dinamika sendiri-sendiri, sehingga hambatan yang dihadapi dapat bervariasi. Mengatasi hambatan dalam pemilu 2024 memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, LSM, dan masyarakat sipil.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi hambatan Pemilu 2024 yaitu dengan menerapkan politik yang transparan dan akuntabilitas yaitu mendorong penyelenggara pemilu untuk mempublikasikan semua informasi terkait pemilu,termasuk peraturan, anggaran, dan laporan keuangan secara terbuka serta memastikan penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dan dapat diaudit oleh badan pengawasan independen.
Adanya kerjasama lintas partai, partai politik harus bekerja sama dalam mengatasi hambatan dan memastikan agar pemilu berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan.
Setiap partai politik harus menanamkan sifat patriotisme yaitu mengutamkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Solusi ini dapat membantu mengatasi hambatan dalam pemilu 2024 dan menjaga integritas proses pemilihan umum.
Penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat merasa percaya pada proses pemilu dan memiliki kepercayaan penuh bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar.
Kesimpulan tentang hambatan dalam pemilu 2024 adalah bahwa pemilu adalah pilar utama dalam demokrasi, dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut penting untuk memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis.