Ibukota negara yang baru sudah keluar undang-undangnya, ini bermakna siapapun Presiden beributnya setelah Jokowi tetap harus melaksanakan perintah undang-undang itu. Tidak ada pilihan lain, laksanakan.
Lalu nama ibukota NKRI yang baru bukan lagi Jakarta - yang sudah penuh sesak, banjir dan polusi, tetapi Nusantara - yang masih perawan dan terbuka peluang sebesar-besarnya untuk ditata dan dibentuk.
Presiden Jokowi sudah membuat rencana bahwa tahun 2024 nanti, beliau sendiri yang akan memimpin kepindahan ibukota ini dengan berkantor dan tinggal di kota Nusantara.
Membangun sebuah ibukota atau kota dari nol besar ini tentunya kerja yang sangat luarbiasa dari sisi cakupan luasnya dan besaran anggaran yang berseliweran didalamnya. Tidak main-main. Oleh karena itu tak banyak negara didunia yang merasa perlu memindahkan ibukota negaranya kendati sudah tak layak lagi.
Semua sudah beres, siap untuk dilaksanakan. '
Hanya satu yang masih menjadi tanda tanya besar, siapa yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk memimpin proses pembangunan itu.
Orang yang dipilih tentulah harus memenuhi semua keinginan dan cita-cita serta impian dari Presiden Jokowi. Tinggal dan berkantor jauh dari riuh rendahnya Jakarta.
Seandainya Presiden Jokowi adalah saya tentu saya akan memilih orang yang tidak punya keinginan untuk bermain dengan uang-uang yang berseliweran saat pembangunan ibukota ini.
Dan selanjutnya juga saya akan memilih orang yang bisa bekerja dengan jadwal yang ketat, bukan orang yang terbiasa mencari-cari alasan untuk berlambat-lambat.
Kriteria berikutnya orang yang dipilih itu tidak berpotensi menjadi seorang penghianat yang akan menggagalkan rencana yang sudah dibuat dengan berbagai cara.