Pemerintah Pusat Masih Dapat Menyelesaikan Kisruh Politik di Aceh

Kandidat calon Gubernur Aceh 2001-2016 dari Partai Aceh, Dr. Zaini Abdullah dalam pidato sambutannya di acara Khanduri Ramadhan di Masjid Baitul A’la Lil Mujahiddin, Kab. Pidie, Aceh (Minggu 24/7/2011), mengatakan bahwa pihaknya tidak sedikitpun mengkhawatirkan tentang adanya calon independen dalam Pilkada Aceh 2011, namun yang dikhawatirkannya adalah kewenangan Aceh akan hilang dan satu persatu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) akan dihilangkan. Dirinya yakin bahwa pemerintah pusat masih dapat menyelesaikan kisruh politik yang terjadi di Aceh saat ini.

Menurut Zaini Abdullah, konflik di Aceh sering disebabkan oleh kesalahpahaman pemerintah pusat dalam mengurus Aceh, misalnya pada masa Abu Daud Beureueh, terjadi perjanjian Ikrar Lamteh, namun di kemudian hari terjadi pengkhianatan perjanjian hingga perjanjian itu tinggal nama saja.

Dalam hal calon independen, pihaknya menolak dengan alasan bahwa UUPA adalah penjabaran MoU Helsinki yang diimplementasikan dalam UUPA.