Apakah saat ini rakyat Indonesia masih menderita? Ataukah sebaliknya sudah hidup senang? Sungguh suatu pertanyaan pribadi yang multipersepsi.
Jika rakyat Indonesia masih menderita, adalah hal yang lumrah jika dokter Indonesia juga ikut menderita. Kenapa demikian? Karena dokter juga adalah bagian dari rakyat. Karena menjadi satu dengan rakyat maka sudah tentu dokter harus juga mengalami dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Hal ini mengingatkan kita kepada Pahlawan Nasional dr. Wahidin Sudirohusodo (dan tentunya masih banyak dokter yang lain), beliau sangat rajin terjun ke masyarakat dan bergaul dengan mereka, termasuk memberikan pelayanan kesehatan yang gratis bagi yang kurang mampu, dengan demikian dia sangat mengetahui apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh rakyat kecil.
Amanat penderitaan rakyat adalah suatu kewajiban mulia, yang tentunya juga menjadi kewajiban dari para dokter Indonesia. Setiap insan kedokteran Indonesia haruslah mengutamakan pelayanan kepada rakyat terutama rakyat kecil. Karena disinilah keutamaan seorang dokter tersebut diuji. Dengan meningkatkan derajat kesehatan rakyat, maka selanjutnya dengan sendirinya akan meningkatkan derajat kesejahteraannya. Pada skala nasional, hal ini akan meningkatkan derajat dan kesejahteraan bangsa dan negara tercinta kita ini.
Sungguh sangat sulit bagi para dokter untuk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi dirinya, sedangkan masyarakat di sekitarnya masih menderita. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang akan berdampak pada kesalahpahaman rakyat kepada individu dokter yang dimaksud. Yang paling parah adalah akan muncul pemahaman bahwa oknum dokter hanyalah mengejar materi dan tidak memperdulikan rakyat kecil. Ini menjadi blunder dalam psikologi massa.
Tidak ada jalan lain yang lebih baik bagi para dokter untuk meningkatkan kesejahteraannya, selain terlebih dahulu mereka harus meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dengan keberhasilan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat kecil ini, maka dokter tentunya secara proporsional harus diperhatikan oleh institusi tempatnya bekerja termasuk institusi negara sebagai pemegang mandat tertinggi dalam menjalankan segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lain halnya jika rakyat Indonesia sudah hidup makmur dan berkelebihan. Maka para dokter juga sangatlah wajar untuk menuntut standar jasa yang tinggi dari pelayanan yang diberikannya. Tidak akan ada banyak yang protes jika para dokter dibayar mahal, jika memberikan pelayanan di RS yang mewah dan megah dimana para pasiennya adalah golongan masyarakat kelas atas. Para pasien tersebut tidak akan keberatan dikenakan tarif yang mahal, dengan syarat kesehatan dan pengobatan mereka terjamin. Dengan kondisi ini, maka sudah tentu kesejahteraan para dokter juga ikut terjamin.
Pertanyaan kritis yang muncul kemudian adalah bagaimana supaya kesejahteraan para dokter terjamin sedangkan mereka bekerja di tengah-tengah masyarakat kecil yang miskin? Bagaimana memberikan gaji dan insentif yang tinggi sedangkan rakyat di sekitarnya masih serba kekurangan? Hal ini sampai sekarang masih menjadi polemik bagi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sementara dijalankan Pemerintah saat ini, yang sebenarnya merupakan jaring pengaman dan penjamin pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia, pada tataran di lapangan berbenturan dengan proporsionalitas jasa yang harus dibayarkan kepada tenaga kesehatan termasuk tenaga medis dimana dokter termasuk di dalamnya.
Saat ini Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, melakukan pendekatan yaitu prioritas pertama adalah rakyat kecil dan selanjutnya para tenaga kesehatan harus mengikuti dan menyesuaikannya. Hal ini sangatlah mudah jika dikonsepkan atau dirancang di atas kertas atau di dalam laptop. Akan tetapi di tingkat pelaksanaan yang paling teknis, telah menyebabkan gejolak yang sampai saat ini membuat kepala pening.
Bagi para rakyat kecil beranggapan bahwa adalah sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan seluruh aparat pelaksananya (termasuk tenaga kesehatan dan dokter), untuk memberikan pelayanan kesehatan murah dan terjangkau. Sedangkan bagi tenaga kesehatan, beranggapan bahwa dengan belum meratanya distribusi sumber daya manusia serta sarana penunjang dan pelengkap di sektor kesehatan, maka akan banyak tenaga kesehatan yang kerjanya pontang-panting namun dibayar sangat murah dan hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Dinamika ini akhirnya menyebabkan dalam tataran konsep dan laporan kepada pemangku pemerintahan sampai ke Presiden, semua berjalan dengan baik dan sesuai apa yang dikonsepkan. Padahal ini hanyalah di permukaan saja. Bagaikan kolam ikan yang tampak tenang dan damai di permukaan, namun di bawah air ikan-ikannya berenang dengan gelisah dan bahkan saling bertubrukan kalau tidak saling memangsa. Semua laporan disusun sangat baik dan terperinci, namun secara nyata derajat kesehatan rakyat hampir tidak berubah dari tahun ke tahun, bahkan pada hal-hal tertentu malah makin menurun. Hal ini mirip dengan seseorang yang memakai "make-up" tebal yang mahal dan mewah, akan tetapi tetap kulit wajah di bawahnya makin hari makin keriput.
Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah? Tak ada jalan lain, Pemerintah harus kembali kepada semangat dimana Republik ini awal berdiri. Iya, semangat dimana dokter adalah dari rakyat dan tentunya adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Rakyat menderita dokter menderita, rakyat senang dokter senang. Jangan hanya berfokus pada salah satu saja, sehingga bisa terjadi disparitas. Rakyat senang dokter menderita atau dokter senang rakyat menderita.