Sekitar 500-an perawat se-kabupaten Banggai Sulawesi Tengah,melakukan aksi solidaritas sekaligus mengemukakan pendapat mereka di kantor DPRD kabupaten Banggai pada pagi ini (senin,10/10).
[caption id="attachment_134892" align="aligncenter" width="627" caption="Aksi Solidaritas Perawat se-Kabupaten Banggai - dok.pribadi"][/caption]
Aksi ini dipicu oleh insiden yang terjadi di RSUD kabupaten Banggai beberapa hari yang lalu, dimana dua anggota dewan DPRD Banggai dating menjenguk kolega mereka yang merupakan pengurus tingkat kecamatan partai yang sama dengan dua anggota DPRD tersebut. Dua Aleg tadi ingin bernegosiasi agar kolega mereka mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari yang diterima sekarang. Negosiasi pun alot karena kepala ruangan bersikukuh tentang status pasien karena pasien masuk dengan menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu), dan hanya berhak mendapat fasilitas perawatan di kelas III,dan bila pindah pada kelas diatasnya segala hak menjadi hilang. Merasa mendapat kesulitan dengan penjelasan, menurut perawat ruangan,salah satu aleg sempat membuat statemen bahwa “perawat tidak becus”,tidak kredibel dan akan diusulkan untuk dimutasi.
Atas dasar rasa solidaritas Perawat pun mengadakan demo di kompleks Rumah sakit, dan tak ayal keluarlah segala uneg-uneg tentang perilaku pejabat, aleg, bahkan yang mengaku keluarga pejabat, yang selalu melecehkan petugas di RSUD, dengan membawa nama pejabat,keluarga mereka.
Aksi solidaritas pagi ini ingin menegaskan bahwa korps perawat mempunyai standar operasional sendiri dalam melakukan pelayanan, sedangkan mengenai fasilitas pendukung sebenarnya adalah tugas pemerintah termasuk kontrtibusi dari anggota dewan. Sehingga bila terjadi pengeluhan pelayanan pasti berhubungan dengan fasilitas yang minim di Rumah sakit dan bukan akibat attitude maupun keterampilan tenaganya,tetapi ketersediaan sarana pendukung yang kurang memadai. Disamping itu ada tuntutan dari para korps baju putih supaya oknum aleg meminta maaf secara resmi kepada perawat secara institusional dan kepada kepala perawat yang merasa dilecehkan. Bila tidak tercapai kata sepakat, maka para perawat mengancam untuk mogok kerja massal.
