Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan harapannya agar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa mulai digunakan pada Februari tahun ini. Saat berbicara di Puskesos Barokah, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (17/1/2025), Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pemadanan data DTSEN masih berlangsung di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Diharapkan Februari tuntas ya. Semoga antara akhir Januari ini sampai Februari sudah selesai," kata Gus Ipul. Data ini akan menjadi acuan utama bagi seluruh kementerian hingga pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan.
(Sumber: www.mnctrijaya.com)
Salah satu tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan 100 hari Prabowo Gibran adalah peluncuran dan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dianggap krusial untuk mendukung program pemerataan dan kesejahteraan sosial yang lebih transparan, efisien, dan akurat.
Sebelumnya, setiap kementerian dan pemerintah daerah memiliki basis data sendiri-sendiri yang sering kali tumpang tindih atau tidak sinkron. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak menerima bantuan atau program sosial.
Dengan adanya DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh kebijakan pemerintah kini dapat bersumber dari data yang sama. Penyelarasan data ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan keadilan dalam distribusi bantuan.
Salah satu manfaat utama DTSEN adalah akurasi dalam menentukan penerima bantuan sosial. Selama ini, banyak keluhan muncul karena bantuan yang salah sasaran. Ada pihak yang berhak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar (exclusion error). Sementara beberapa yang tidak memenuhi syarat malah mendapatkan bantuan (Inclusion error).
Melalui DTSEN, proses verifikasi dan validasi penerima manfaat menjadi lebih mudah dan akurat. Selain itu, pemerintah menyediakan mekanisme sanggah melalui aplikasi seperti Cek Bansos, sehingga masyarakat dapat memastikan data mereka benar.
Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi salah satu keuntungan besar dari DTSEN. Ketidakefisienan dalam pendataan sebelumnya sering menyebabkan anggaran bantuan sosial tidak optimal. Dengan data yang terpusat, anggaran negara dapat lebih hemat karena bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Penghapusan duplikasi data juga membantu meminimalkan pemborosan dana publik.
Tidak hanya itu, DTSEN menjadi landasan penting untuk kebijakan jangka panjang. Selama ini, kebijakan sosial ekonomi sering kali bersifat tidak terencana dengan baik karena kurangnya data yang komprehensif. Dengan adanya DTSEN, pemerintah memiliki basis data yang mendukung perencanaan strategis jangka panjang, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan akses layanan kesehatan.
Transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga meningkat berkat DTSEN. Sistem data yang tersebar sebelumnya mempersulit publik untuk memantau distribusi program sosial, sehingga rawan korupsi atau manipulasi. Dengan sistem yang terpusat dan dapat diakses, masyarakat kini lebih mudah memantau penggunaan dana bantuan sosial. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keberhasilan DTSEN dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, penyelesaian pemadanan data oleh BPS tepat waktu (target akhir Januari hingga Februari 2025). Kedua, integrasi seluruh program sosial oleh kementerian dan daerah menggunakan DTSEN sebagai acuan. Ketiga, meningkatnya akses masyarakat untuk memperbaiki data melalui mekanisme manual maupun aplikasi. Keempat, berkurangnya keluhan terkait distribusi bantuan sosial dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah.
DTSEN adalah tonggak penting dalam reformasi sosial ekonomi di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, DTSEN akan menjadi simbol keberhasilan pemerintahan 100 hari Prabowo Gibran sekaligus fondasi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi berbasis data untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.