PDIP masih menjadi pemain tunggal dalam eskalasi menuju Pemilu sekaligus Pilpres 2024. Namun, predikat sebagai "lone ranger" itu diragukan akan terus disandang oleh PDIP. Partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 ini cepat atau lambat akan memutuskan berkoalisi. Saat ini PDIP tampaknya masih malu-malu.
Ya, meskipun nbisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri di Pilpres 2024, PDIP tampaknya tidak akan menempuh jalan itu. Masalahnya, jika harus berkoalisi, PDIP tentu harus mencari partai politik yang hanya mau menjadi yang kedua alias posisi calon wakil presiden. Pertanyaannya, siapa?
Kita pahami dulu, partai politik apa pun yang berkoalisi dengan PDIP, harus mau hanya mendapat jatah calon wakil presiden. Jika syaratnya demikian, PDIP harus memiliki calon presiden yang diterima oleh para pendukung koalisinya.
Calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung koalisi PDIP dan partai politik lain maupun koalisi partai-partai politik lainnya harus diterima pendukung di level akar rumput, bukan hanya di lapisan elite saja. Contoh paling nyata, dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari NasDem. Kita tahu track record NasDem dalam berkoalisi.
NasDem pada Pemilu 2014 mendukung Jokowi dan menang. Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan kalah. Pada Pemilu 2019 kembali satu kongsi dengan Jokowi dan menang. Perolehan suara NasDem meningkat karena mencalonkan Jokowi, dari 6,74% menjadi 9,05%.
Pertanyaan evaluatif bagi NasDem adalah apakah pemilih NasDem di akar rumput mau menerima Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono yang semuanya bukan kader? Ini jika NasDem dan PKS yang menjadi mitranya di Koalisi Perubahan menyetujui duet Anies-AHY, yang tentunya disokong penuh Demokrat.
Kondisi ini pasti menjadi bahan konsiderasi partai-partai politik dalam menentukan arah koalisi. Mempertimbangkan suara akar rumput juga menjadi perhatian Gerindra dan PKB yang bermitra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Partai Gerindra berkepentingan menaikkan elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih muslim moderat atau secara faktual di kalangan Nahdlatul Ulama. PKB bertujuan menaikkan elektabilitas Muhaimin Iskandar dan partai politik ini di kalangan pemilih nasionalis.
Lalu, bagaimana dengan koalisi Partai Golkar, PPP, dan PAN? Sampai sekarang KIB belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Partai Golkar menyebut ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Dari berbagai kenyataan di atas, timbul sedikit keyakinan bahwa PDIP akan menjalin komunikasi intensif dengan koalisi Partai Golkar, PPP, serta Gerindra dan PAN. Hal ini dilatarbelakangi syarat dari PDIP dan tingkat elektabilitas calon presiden dari KIB. Selain itu, juga memperhatikan hasil pertemuan Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin ada keberlanjutan pembangunan bangsa ini.