Lihat ke Halaman Asli

www.kabinetrakyat.org : Mencari Sosok yang Layak di Kabinet Jokowi-JK

Diperbarui: 18 Juni 2015   01:42

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Putaran politik Pilpres 2014 telah bergulir dengan segala dinamikanya, dan dinamika politik ini bersamaan dengan fenomena kebangsaan yang terus-menerus menjadi diskursus segenap elemen bangsa, mulai dari elit politik sampai pada masyarakat akar rumput. Beragam wacana yang mencuat dibeberapa minggu terakhir ini—misalnya; kelangkaan BBM bersubsidi, ketahanan pangan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan sebagainya. Segenap wacana yang muncul pasca pilpres ini bukan tanpa alasan—ini menjadi salah satu hal yang menjadi penanda bahwa segenap elemen bangsa menaruh harapan besar terhadap pemerintahan hari ini, yang telah dipilih dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Banyak Pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, karena kedua sosok ini diharapkan dapat menjadi solusi dari segenap problematika Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai merauke.

Untuk mewujudkan berjalannya pemerintahan dengan tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera, Jokowi-JK mulai melakukan langkah-langkah politik,

pertama; membangun konsolidasi terhadap seluruh elemen bangsa mulai dari masyarakat bawah sampai pada elit politik, termasuk mulai menggalang kualisi dengan partai-partai yang pada pilpres lalu mendukung Prabowo-Hatta. Hal ini dimaksudkan untuk membangun sinergi dan kesefahaman dalam melakukan tata kelola yang baik dalam pembangunan Indonesia dimasa datang.

Dukungan dari Partai Politik juga sangat penting untuk ikut “bersinergi’ di Parlemen sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan dapat disepakati dengan keinginan politik yang sama yaitu kesejahteraan rakyat—meskipun dalam konteks negara demokrasi, adanya kelompok penyeimbang di kekuasaan juga menjadi sangat penting untuk saling mengingatkan dalam menentukan kebijakan Pembangunan Indonesia.

Kedua; Membangun komunikasi dengan semua pihak untuk mencari sosok yang tepat untuk duduk di kabinet dan atau menjadi Menteri. Hal yang kedua ini menjadi instrument yang sangat penting karena diberbagai sektor, masih membutuhkan figur yang benar-benar mempuni dibidangnya. Sebelumnya Jokowi-JK telah membentuk “Kabinet Transisi” yang telah menjalankan tugasnya dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang layak untuk duduk dikabinet.

Identifikasi tersebut tidak hanya berbasis Partai Politik, Relawan Jokowi-JK, tetapi yang lebih penting dari hal tersebut adalah profesionalisme, keinginan untuk mengeksekusi program dan kebijakan Pembangunan yang sudah disampaikan oleh Jokowi-JK dalam visi-misi dan setiap momentum kampanye pilpres yang lalu.

Tentunya sosok yang akan duduk di Kabinet adalah mereka-mereka yang mampu menerjemahkan keinginan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kebijakan yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu juga harus mempuni di bidangnya, dan yang paling utama adalah mendapat dukungan yang signifikan dari masyakat Indonesia.

Salah satu media yang menghimpun dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia adalah situs : www.kabinetrakyat.org. Media Online ini begitu mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat akar rumput, mahasiswa, OKP, Tokoh Agama sampai pada elit politik—ini sekaligus menjadi isyarat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat besar untuk berperan dalam menentukan masa depan kabinet dan masa depan negeri ini.

Erwin Usman; Sosok yang layak di Kabinet jokowi-JK

Di beberapa waktu yang lalu (kamis, 28 agustus 2014) situs www.kabinetrakyat.org juga diulas secara khusus di Harian Rakyat Merdeka. Ulasan dari media ini menitikberatkan pada tokoh-tokoh yang memiliki dukungan besar di situs tersebut—Salah satu nama yang masuk dalam analisis media tersebut adalah Erwin Usman, SH.

Erwin Usman, SH, adalah sosok yang mulai menempuh pendidikannya dari (S1) Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) Kendari, Advanced Training on Human Right and Environment-China, Social Capacity Environment Management Courses, Hiroshima University-Japan, Kursus Reguler Penegakan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Training Bisnis, Lingkungan Hidup dan Kejahatan Korporasi-Jakarta, Workshop Bisnis dan Kejahatan Korporasi Berbasis Lingkungan Hidup-Jogjakarta, Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan IX ELSAM Jakarta-Bogor, Kursus Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) YLBHI-Jakarta (2002), Peserta, penyelenggara maupun nara sumber sejumlah kursus, pendidikan dan pelatihan terkait Lingkungan Hidup, Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam, Perubahan Iklim, yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal masyarakat, baik skala nasional, regional maupun internasional, (S2) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Jakarta (2014 -sekarang).

Selain pendidikan pengalaman organisasi mengisyaratkan dedikasinya terhadap rakyat, yang dimulai dari Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) Jakarta (2013-sekarang), Pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional (2003-2010) dengan posisi terakhir Deputi Direktur Eksekutif, Pengacara dan Konsultan Hukum pada IMLUS Law Firm-Jakarta, Komisaris Green Madani Consultant (2012-sekarang), Ketua Dewan Pengurus Koalisi Anti Utang (KAU) Jakarta (2008-sekarang), Anggota Dewan Pengurus (board) Koalisi NGO Se-Asia (ANGOC) berbasis di Manila--Philipina (2008-2011), Penggagas dan Ketua Ormas Pengurus Pusat Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Jakarta tahun 2007-sekarang, Penggagas dan anggota WALHI Institute, Jakarta (2005-sekarang); merupakan Badan Otonom WALHI yang anggotanya terdiri dari Individu yang berasal dari Akademisi, Pakar, serta alumni pengurus WALHI secara nasional, Penggagas dan anggota Working Group Conservation for People (WGCOP) tahun 2005-sekarang, Penggagas dan anggota KONTRAS Sulawesi, Makassar (2006-sekarang), Pendiri LBH Kendari (2007) dan LBH Buton Raya (2008), Ketua Dewan Pembina Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tenggara 2013-sekarang, Penggagas dan Juru Bicara Nasional Front Oposisi Rakyat Indonesia (2008-2010), Penggagas Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI) tahun 2013, Juru Bicara Nasional Gerakan Aktivis ’98 (PENA 98), Penggagas Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jakarta, Ketua Yayasan Indonesia BERDIKARI, Jakarta, Penggagas Ormas Nasional Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI), Jakarta (2009), Ketua Pengurus Pusat Sarekat Tani Nasional (STN) tahun 2002-2004, Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) Jakarta, Tim Pembela Aktivis Ornop dan Pembela Lingkungan Hidup (TAPAL) Jakarta (2003-2008), Peserta Konvensi Internasional untuk Perubahan Iklim, UNFCC-Bali (2007).

Tim Advokasi Kasus Freeport Papua (2003-2010); Tim Advokasi Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo (2006-2010); Tim Advokasi Kasus Tambang Newmont Minahasa Raya (NMR) di Buyat, Sulawesi Utara dan Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Nusa Tenggara Barat (2003-2010); Tim Advokasi Tambang Rakyat (TATR); serta terlibat aktif dalam pembelaan kasus-kasus advokasi lingkungan hidup, perampasan tanah rakyat, penyingkiran masyarakat adat, serta pelanggaran HAM oleh perusahaan tambang, kehutanan, perkebunan skala besar, maupun sektor kelautan, baik asing maupun dalam negeri antara lain seperti PT Vale Indonesia (d/h INCO), PT Rio Tinto, PT Newcrest, PT ANTAM, PT RAPP, PT London Sumatera (Lonsum), PT Indah Kiat Pulp and Paper, PT Aqua Danone,PT Conoco Oil, Kasus Taman Nasional Komodo NTT, Tim Advokasi Kasus Operasi Wanalaga Lodaya Jawa Barat, Tim Advokasi Kasus Perhutani dan PTPN, dll sejak 2003-2011, Tim Pembela Kasus TPST Bojong, Bogor (2003-2006), Tim Advokasi Kasus TWA Tirta Rimba Air Jatuh Baubau (2011-sekarang), Perwakilan WALHI Nasional dalam mendorong gagasan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) kerjasama sejumlah Organisasi Lingkungan Hidup dan Pembaruan Agraria dengan Komnas HAM RI (2005-2008), Aktivis Perhimpunan Kaum Muda Indonesia (PKMI)- Jakarta (2008-2011) dan lain sebagainya.

Dari segenap dedikasinya tersebut, Erwin Usman, menduduki peringkat ke 7 dalam konteks jumlah dukungan untuk menduduki Posisi menteri di Kabinet Jokowi-JK pada situs www.kabinetrakyat.org, melampaui banyak tokoh nasional lain yang juga masuk dalam bursa kandidat Menteri.

Sebagai Salah satu Kader Indonesia Timur, Erwin Usman Hanya berada dibawah Abraham Samad yang menduduki Peringkat ke 4 dari 129 Tokon Nasional yang namanya juga terpampang dalam situs tersebut. Ini adalah prestasi yang mesti diapresiasi dengan melakukan dorongan-dorongan yang besar agar di Kabinet Jokowi-JK diduduki oleh tokoh yang benar-benar dekat dengan rakyat.

Sebagai Kandidat Menteri Lingkungan Hidup yang memiliki dukungan terbesar di www.kabinetrakyat.org, Erwin Usman kini menjadi sosok yang begitu diperhitungkan—tetapi dukungan dari semua stakeholder mulai dari Akademisi, Birokrasi, Politisi, OKP, Mahasiswa dan Masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong tokoh tersebut.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena tata kelola lingkungan hidup sangat berhubungan dengan hajat hidup orang banyak—dan lingkungan adalah faktor yang sangat penting untuk tetap menjaga mahluk hidup agar senantiasa lestari. Sehingga harapan kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia agar Kementrian ini di duduki oleh sosok yang benar-benar faham tentang lingkungan, memiliki keberanian dalam melahirkan kebijakan lingkungan yang pro rakyat, dan yang paling utama adala menjadikan lingkungan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Semoga Kabinet Jokowi-JK diduduki oleh sosok yang tepat yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline