Sepanjang jalan lintasan rel kereta api Bandung masih sering kita lihat di perlintasan sebidang yang tidak memiliki keamanan yang layak. Hanya berupa palang besi berkarat yang dinaik-turunkan oleh penjaga sukarela menjadi batas keamanan yang dapat diberikan warga pengelola untuk masyarakat. Lantas bagaimana peran pemerintah KAI dan Dinas Perhubungan?
Perlintasan sebidang yang dilalui oleh kereta api di Kota Bandung masih menjadi permasalahan yang rasanya sering terlupakan. Dihimpun dari data PT KAI Daop 2 Bandung bahwa terdapat 199 perlintasan sebidang resmi yang tidak dijaga. Sementara dari 132 perlintasan resmi yang memiliki penjaga, 19 diantaranya dikelola dan dijaga oleh masyarakat setempat.
Desa Cisaranten, Kota Bandung menjadi salah satu lokasi dimana terdapat perlintasan sebidang yang dikelola oleh masyarakat setempat. Jalan tersebut menjadi tempat penyeberangan berbagai kendaraan yang berlalu lalang. Di perlintasan tersebut terdapat dua orang warga yang menjadi penjaga sukarela yang rela dibayar secara ikhlas atau tidak dibayar sama sekali demi menjaga keselamatan warga.
Terlihat dari tembok pos yang sudah kusam tempat penjaga tersebut beristirahat ternyata hadir pula peran pemerintah lewat spanduk penyuluhan PT KAI Bandung agar warga berhati-hati dalam berlalu lintas di perlintasan. Tetapi peran tersebut hanya sebatas kata-kata penyuluhan. Tidak terlihatnya peran serius pemerintah dari sarana-prasarana di perlintasan tersebut.
Penjaga palang pintu perlintasan sebidang yang sedang membantu masyarakat menyeberang rel (Foto: Izzuddin Hamid)
"Jadi penjaga itu tidak gampang, harus konsentrasi karena yang menyeberang dan datangnya kereta sama-sama cepat. Jadi harus perhatian untuk membuka tutup palang," tutur Suryono.
Suryono juga menjelaskan bahwa jalan yang sempit membuat aktivitas perlintasan semakin sulit. Ia dan penjaga lainnya perlu menahan antrean kendaraan di masing-masing seberang agar dapat berjalan bergantian sehingga tidak menimbulkan kemacetan di tengah rel. Suryono menambahkan masih banyak pengendara yang tidak tertib dan tidak menghiraukan perintah stop dari penjaga sehingga menyebabkan kemacetan di tengah rel yang berbahaya.
Sayangnya Suryono mengatakan jika terjadi sebuah kecelakaan maka yang disalahkan adalah sang penjaga palang pintu di perlintasan tersebut. Ia merasa hal itu tidak adil melihat tingkah laku masyarakat yang memang tidak mau tertib dan pihak pemerintah yang tidak menyediakan sarana prasarana yang memadai. Ia menambahkan tidak jarang jika terjadi kecelakaan maka penjaga palang pintu sukarela dapat dipidina.
"Disini ya kalau terjadi kecelakaan ya kita yang kena, orang-orang yang tidak tertib coba kita tertibkan tapi kalau terjadi kecelakaan yang pertama disalahkan ya kita para penjaga, malah bisa sampai dipenjara," tutur Suryono.
Turun Tangan Pemerintah Hanya Sebatas Janji dan Spanduk
Dari kegigihan Suryono dalam menjaga palang pintu perlintasan kereta api, perlu ditanyakan bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi perlintasan sebidang yang tidak memiliki sarana dan prasarana keamanan yang sesuai? Sampai-sampai masyarakat setempat itu lagi yang perlu turun tangan menjaga perlintasan secara sukarela bahkan tidak dibayar.