Sejarah Perkembangan Virtual Office
Di Jakarta sendiri, virtual office sudah banyak di jumpai. Banyak sekali virtual office berada di tempat bisnis yang prestisius di Sudirman Center Business District (SCBD), Sudirman, Kuningan, Simatupang, MH Thamrin bahkan juga di alamat grade B misal di pinggiran Jakarta. Dan digunakan sebagai alamat pembuatan PT sebagai dasar alamat legalitas dalam pengurusan perizinan.
Alasan bertumbuhnya usaha virtual office di Indonesia adalah kemudahan (ease of doing) memulai bisnis dan menariknya layanan yang ditawarkan. Misalnya layanan resepsionis, surat menyurat, layanan legalitas perusahaan dan lain-lain.
Dengan menggunakan virtual office pelaku usaha tidak perlu lagi menggunakan karyawan sebagai resepsionis, meeting room yang proper dan membayar service charge bulanan. Hal ini tentu saja sangat meringankan bagi calon pemilik bisnis. Pemilik bisnis bisa bekerja dimanapun dan kapanpun.
Di Jakarta, virtual office telah diatur pada bulan Februari 2016 melalui Surat Edaran Kepala PTSP DKI Jakarta No 6/2016 tentang penggunaan virtual office sebagai alamat legalitas baik untuk penggunaan pembuatan PT, pendirian CV, pembuatan firma ataupun untuk usaha perorangan..
Layanan Legalitas
Layanan virtual office pada akhirnya juga menawarkan jasa legalitas pembuatan PT, pendirian CV, pembuatan PT PMA juga, karena dianggap dapat memberikan nilai tambah atas layanan yang diberikan.
Layanan pembuatan PT biasanya termasuk:
- Pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris (Akta Notariil)
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - SK Menteri
- Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP
- Surat Keterangan Pajak SKT Pajak
- Nomor Induk Berusaha NIB
- Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP
- Tanda Daftar Perusahaan TDP
- Berita Negara Republik Indonesia
Pengurusan perizinan dari nomor 3 sampai dengan no 7 apabila pemilik bisnis menggunakan alamat virtual office, maka legalitas usaha akan diterbitkan sesuai dengan alamat tersebut.
Selain itu ada juga penyedia virtual office yang menawarkan jaminan bahwa bisa PKP (Pengusaha Kena Pajak)
PKP adalah wajib untuk usaha yang memiliki omzet per tahun lebih dari 4.8 miliar dan dengan demikian apabila telah memiliki PKP maka usaha tersebut wajib menerbitkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen melalui aplikasi e-faktur.
Akta Notaris Pendirian PT
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Pembuatan akta otentik dimaksudkan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.