DALAM sebuah forum, 2019 lalu, pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh (SP), berpidato berapi-api.
Khas.
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.., dalam berkompetisi praktek yang saya tahu wani piro."
"Dalam praktek saya tahu money is power, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan akhlak, bukan juga ilmu pengatahuan."
"Artinya kita sebenarnya malu-malu kucing mengakui bahwa kita negara kapitalis yang liberal," tuturnya pula, "You tahu nggak bangsa kita super kapitalis hari ini, you tahu nggak bangsa kita super liberal hari ini?"
"Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila?"
Mata Surya Paloh membelalak, tangannya menunjuk-nunjuk.
Saya pernah memverikasi SP. Jika partai itu ibarat perusahaan, karena ia bukan pendana utama - - dugaan saya "saham" Surya tinggal 20% di partainya - - maka pidato bergemuruh itu sebagai pamor saja. Selebihnya larut dalam istilah saya ke oligarki fulus mulus. Diksi ini terilhami, setelah membaca buku Oligarchy, Jeffrey Winter. Ia menyebut demokrasi Indonesia Sultanistic Oligarchy.
Kawan seangkatan saya dilantik di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada 1991, Bambang Soesatyo (BS) kini sudah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Latarnya pun rada mirip dengan saya, pernah menjadi wartawan di majalah diprakarsai HIPMI, Info Bisnis, lalu Pemred Suara Karya, sebelum full, terjun bisnis. Ia kepada media di tahun ini mengatakan untuk menguasai partai cukup butuh uang Rp 1 triliun.
Dua topik di atas sejatinya obrolan di lepau-lepau sejak awal reformasi 1998. Di ranah lembaga swadaya masyarakat menjadi obrolan warung. Ota, istilah Minang, dan itu hanya menjadi pelarut kopi mengunyah gorengan, lantas menguap.
Omongan kedua sosok tadi saya ungkap sangat penting. Basis mereka sama; pernah di HIPMI, anggota Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawiran ABRI (FKPPI).