Kondisi Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang
Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, terutama di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti yang dikritik semua elit terutama oleh Rocky Gerung, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi masa depan demokrasi kita. Kelemahan dalam sistem demokrasi ini tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa rakyat mulai berharap akan adanya perubahan yang signifikan dari kepemimpinan baru. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk masalah seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Omnibus Law, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi yang lebih mendalam.
Peran Akademisi dan Aktivis: Memperkuat Suara Kritis
Para Pengamat berharap agar peran akademisi dan aktivis untuk lebih berani tampil memberikan kritik membangun pada pemerintah. Kurangnya latar belakang sebagai aktivis kampus membuat banyak rektor dan akademisi menjadi lebih berhati-hati dalam bersuara. Yang aneh Rocky mengira bahwa Prabowo Subianto mungkin mau mendorong lingkungan di mana suara kritis dihargai dan dijadikan sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Pentingnya pedagogi kritis dalam pendidikan harus menjadi fokus utama, guna memastikan bahwa generasi mendatang dapat berpikir secara independen dan kritis.
Menanggapi Sejarah Kelam: Langkah Menuju Penebusan
Meskipun sejarah kelam Prabowo Subianto terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan team Mawarnya masih menjadi topik kontroversial, ada indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai memaafkan dan melihat potensi perubahan. Dukungan kuat dari Presiden Jokowi dan kemenangan dalam Pemilu 2024 telah membuktikan persepsi publik atau bahwa rakyat sudah memaafkan. Namun, tantangan untuk menuntaskan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya tetap harus menjadi prioritas utama. Penuntasan ini akan menjadi bukti berubahnya Prabowo.
Reformasi dan Kesadaran Publik: Mengukur Keberhasilan
Pemilihan Prabowo sebagai presiden memunculkan pertanyaan tentang keberhasilan Reformasi 1998, yang bertujuan mengakhiri otoritarianisme dan memperkuat demokrasi. Termasuk juga dalam paket reformasi tersebut adalah pemecatan Prabowo. Sedangkan Jokowi yang bukan saksi sejarah atau pelaku reformasi sudah jelas melupakan itu semua.
Dan persepsi publik yang didominasi generasi yang bukan saksi sejarah dan bukan pelaku reformasi seperti Jokowi, sudah moved on. Sekarang mereka sudah menakar kemampuan Prabowo dalam pemilu tentang bagaimana Prabowo menjaga stabilitas politik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam tentang masa depan politik negara. Prabowo perlu belajar supaya dapat menunjukkan komitmen nyata untuk melanjutkan prinsip-prinsip Reformasi, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Walaupun ini adalah suatu paradox.
Kembali ke Demokrasi Militerisme: Menghindari Bahaya Potensial