Tidak Usah Ribut, Masyarakat Tahu Siapa yang Layak Jadi Presiden RI

Memilih ketua Osis ataupun Presiden BEM serta perkumpulan/organisasi lainnya, pastinya kita menginginkan seorang pemimpin yang terbaik.

Apalagi untuk seorang presiden yang akan memimpin negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pastinya ratusan juta rakyat Indonesia menginginkan sosok pemimpin yang terbaik yang bisa menjadi harapan dan tumpuan segenap tumpah darah.Presiden sejatinya adalah bapak bangsa yang bisa melindungi, mensejahterakan, mengamankan serta membina anak-anaknya agar kelak juga dapat menjadi putra-putra bangsa yang terbaik.

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini yang carut marut dalam segala bidang, pastinya rakyat Indonesia lebih tahu siapa di antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang lebih pantas menjadi Presiden Republik Indonesia.Rakyat Indonesia lebih tahu presiden seperti apa yang mampu memperbaiki dan membangun Indonesia agar rakyatnya makmur sentosa.

Rakyat Indonesia lebih tahu presiden seperti apa yang mampu menjadi penyemangat bangsa, bagaimana rakyat yang dipimpinnya mampu bersaing dalam segala bidang dengan negara-negara lain yang ada di bumi ini. Bukan menjadikan bangsa dan negaranya sebagai pecundang. Bukan pula mengamankan kepentingan negara asing untuk mengeruk harta kekayaan yang terkandung di perut-perut bumi bangsa ini. Sementara rakyatnya miskin dan telantar yang hanya dijadikan pekerja layaknya budak belian, sementara sekelompok golongan tertentu hidup bermewah-mewah di atas penderitaan saudara setanah airnya.

Suka tidak suka, kita semua harus jujur mengakui, sejak Soekarno-Hatta mewakili bangsa ini menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 lalu, sebagian besar anak-anak ibu pertiwi dari Sabang sampai Meraoke hidupnya masih di bawah standar hidup layak. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Mereka belum dapat merasakan arti merdeka sesungguhnya. Kehidupan yang layak seperti mendapatkan lahan pertanian dan perkebunan, pelayanan kesehatan yang baik danmurah, pendidikan yang baik dengan biaya murah sulit mereka dapatkan. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah mulai dari daratan maupun lautannya yang membentang luas. Namun faktanya hari ini, petani Indonesia banyak tidak memiliki lahan untuk digarap, karena lahan-lahan pertanian serta perkebunannya banyak dirampas perusahaan-perusahaan besar yang banyak dimiliki oleh warga negara asing.

Petani dan pekebun bangsa ini selalu kewalahan mengahadi derasnya impor hasil pertanian dan perkebunan yang dilakukan pemerintah ketika musim panen tiba.Dengan begitu mudahnya, pemerintah mengatakan impor segala hasil pertanian dan perkebunan demi untuk menjaga stabilitas pangan. Padahal dampak dari impor tersebut kaum tani bangsa ini menjerit karena hasil panennya terpuruk, sementara pengusaha importir mengeruk untung besar, karena memperoleh ijin yang juga begitu mudah dari pemerintah.

Nasib nelayan-nelayan kita juga jauh dari kata baik. Kemampuan kapal-kapal nelayan kita hanya mampu digunakan untuk mencari ikan sebatas pinggiran saja. Sementara ikan-ikan besar dengan nilai ekonomi tinggi yang berada di tengah laut, dikuasi kapal- kapal besar milik perusahaan asing yang begitu mudah memperoleh ijin melaut dari pemerintah.Nelayan RI juga terkadang juga harus berpikir keras untuk memperoleh bahan bakar kapal bersubsidi yang kerap menghilang entah kemana. Modal yang dikeluarkan untuk melaut begitu besar tidak sebanding dengan hasil tangkap, ini yang membuat nelayan RI masih selalu dibalut hidup miskin. Kalah bersaing dengan nelayan-nelayan negara tetangga yang memiliki fasilitas melaut yang baik, sehingga leluasa mencuri ikan-ikan di luatan Indonesia.

Sektor-sektor ekonomi lainnya di negara ini, juga dikendalikan kelompok-kelompok asing yang semena-mena mempermainkan harga pasar.Pemerintah begitu mudah memberi ijin untuk pengusaha-pengusaha ritel mengembangkan usahanya di negara kita. Sementara pasar tradisional dan warung-warung kecil yang dimiliki rakyatnya secara perlahan mengalami kebangrutan karena kalah bersaing. Kaum buruh juga industri sama nasibnya yang mendapatkan upah murah dari pengusaha. Jeritan para kaum buruh bangsa ini untuk mendapatkan upah hidup layak sampai hari ini masih sering kita dengar, namun pemerintah dengan koleganya di parlemen begitu mudah mengeluarkan aturan sistem kerja outsourcing. Para pemimpin negara ini tidak peduli dengan sistem ini para kaum buruh yang merupakan rakyatnya memiliki masa depan suram dan penuh ketidakpastian. Apakah pernyataan pemerintah terkait hal ini? Dengan begitu gampangnya pemerintah mengatakan sistem kerja outsourcing dibentuk untuk mengurangijumlah pengangguran di Indonesia yang sudah cukup tinggi.

Padahal dampaknya dengan sistem ini, kondisi perburuhan Indonesia sangat rentan, penuh ketidakpastian dan kapan saja dapat terancam PHK. Keputusan PHK itu bisa berlangsung akibat perusahaan tidak menerima order lagi dari pembelinya di luar negeri atau perusahaan mengalami mis-manajemen sehingga terjadi kebangkrutan. Sistem kerja ini semakin marak dilakukan oleh para pemilik modal, data menunjukkan sekitar 60-70% jumlah pekerja adalah pekerja kontrak dan outsourcing. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemilik modal yang menggunakan sistem kerja tersebut antara lain menghemat biaya yang seharusnya digunakan sebagai tunjangan bagi karyawan tetap seperti tunjangan kesehatan, THR, pesangon dan cuti hamil bagi wanita. Itu lah alasan pemerintah mengesahkan UUK Nomor 13 Tahun 2003.

Komplek sudah permasalahan besar mulai dari sektor pertanian, pendidikan, perkebunan, pertambangan, hukum, sosial, budaya, ekonomi, kehutanan, moral, korupsi, kejahatan, kemiskinan, hutang besar, semua menjadi satu secara perlahan menghancurkan NKRI. Krisis kepemimpinan memperparah persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan. Untuk itu perlu pemimpin besar yang memiliki karisma, tekad yang tegas untuk memperbaiki bangsa dan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai cita-cita pendiri negara ini.

Semua rakyat Indonesia tahu ada dua pasang kandidat calon presiden dan calon wakil presiden RI yang diikuti pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta nomor urut 2 Joko Dodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

Hanya saja masyarakat Indonesia tinggal lebih banyak lagi mencari referensi dua pasang kandidat capres dan cawapres ini. Lihat visi-misi dari kedua calon mana yang lebih pro rakyat dan mana yang hanya retorika semata.

Kedua pasang calon capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sebenarnya memiliki visi-misi yang tak jauh beda yang mendambakan tercapainya cita-cita kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keduanya pun bertekad akan membangun bangsa dan negara yang berdaulat, adil dan makmur, serta bermartabat dalam seluruh aspek kehidupan sesuai cita-cita Pendiri Bangsa, 'Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat'.

Namun masyarakat harus lebih jeli lagi untuk melihat pasangan capres dan cawapres mana yang lebih menolak kepentingan asing berkuasa di negeri ini. Lebih dilihat lagi pasangan capres dan cawapres mana yang memiliki konsep pembangunan rakyat yang lebih tegas, pro rakyat. Sebab, terkadang masih ada juga masyarakat yang terkecoh dengan berita-berita pencitraan yang dikemas media massa tentang calon pemimpin.Ada beberapa hal yang harus lebih ditelaah lebih jauh oleh mayarakat terkait dua pasang capres dan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi_JK.

Masyarakat harus lebih mempelajari kenapa Amerika yang telah berpuluh-puluh tahun menguasai tambang mas Freefort di Papua bersama sekutunya tidak menginginkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa menjadi Presiden RI?

Kenapa Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden kali ini gencar dikait-kaitkan sebagai pelanggar HAM, namun ketika mencalonkan wakil presiden bersama Megawati Soekarno Putri pada 2009 lalu tidak?

Kenapa pula Prabowo dituding orang yang bertanggungjawab atas penculikan mahasiswa 98, namun kenyataannya banyak aktifis 98 yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI?

Begitu pula masyarakat lebih mempelajari lagi calon pasangan capres dan cawapres Jokowi_JK.

Masyarakat harus lebih banyak bertanya atau mencari informasi yang lebih dapat dipercaya tentang Jokowi_JK. Kenapa berita di media massa baik cetak maupun elektronik selalu memberitakan pencitraan kedua calon yang diusung PDI-P,NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI itu? Sementara hal-hal negatif yang melibatkan Jokowi seperti kasus dugaan korupsi Trans Jakarta dengan nilai satu triliun lebih itu tenggelam?

Masyarakat juga harus lebih jeli dengan kesederhananaan dalam bersikap yang ditunjukkan Jokowi, namun kenyataannya Jokowi_JK menerapkan hidup mewah dan glamaor, jauh dari kesan merakyat?

Masyarakat juga harus mencari tahu kenapa sebagian besar warga Kota Solo dan DKI Jakarta yang pernah dipimpinnya tidak mendukung Jokowi sebagai Presiden RI?Banyak referensi tentang penolakan warga Solo dan DKI Jakarta atas Jokowi yang bisa dicari google untuk bahan pertimbangan dalam memilih capres dan cawapres 9 Juli 2014 nanti.Sebab kita ratusan juta rakyat Indonesia menginginkan pemimpin bangsa yang mampu mensejahterakan rakyatnya,ditakuti bangsa asing yang ingin mengeruk kekayaan alam bangsa, serta menjadikan bangsa ini dihormati dan diseganibangsa lain.

Masyakarat Indonesia lebih tahu siapa yang pantas menjadi Presiden RI. Salam