Perhatian Pemerintah dibawah Presiden Jakowi dalam menghadapi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, menjadi menjadi fokus perhatian yang sangat besar. Hal tersebut wajar karena berdasarkan data statistik BPS deretan angka jumlah pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, seperti penulis kutip dari berita finance.detik.com, bahwa jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per pebruari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13 %. Angka ini turun sekitar 2 % dibandingkan dengan pebruari 2017 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33 %. Hal itu diungkap sendiri oleh Kepala BPS Suharyanto, mengatakan " jika dilihat menurut pendidikan tertinggi maka persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,92 %.
Deretan angka ini menurun dibandingkan 2017, tetapi masih menjadi PR bagi pemerintah, termasuk dunia pendidikan, bagaimana kurikulum SMK bisa menjawab dunia kerja. Untuk pendidikan SD kebawah angkanya 2,67 %, lalu Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5,18 % Universitas 6,31 %, Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,19 % dan D I - III sebesar 7,92 %. TPT terendah sebesar 2,67 % terdapat pada penduduk berpendidikan SD kebawah."
Mencermati permasalahan di atas, apabila masalah pengangguran dan kemiskinan ini dibiarkan tanpa solusi, tentu saja akan mengakibatkan terganggunya stabilitas politik, keamanan dan sosial. Pengangguran dengan jumlah besar tentu saja akan mengurangi PDRB (Produk domestik bruto), dan akhirnya akan terhambatnya atau terganggunya stabilitas ekonomi bangsa kita secara keseluruhannya.
Masalah kemiskinan dan pengangguran sebenarnya diakibatkan karena kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Kelemahan dari para penganggur ini karena pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sangat rendah, selain itu tidak ada bekal untuk berwiraswata, karena itulah ketika dihadapkan pada persaingan dunia kerja yang ketat, dengan lowongan pekerjaan jumlahnya terbatas dan tingkat keterampilan yang dimiliki para calon tenaga kerja/para penganggur yang melamar pekerjaan banyak/atau kurang sesuai dengan keinginan dunia kerja, hal seperti inilah yang memperparah terjadinya peningkatan jumlah pengangguran.
Sejalan dengan hal di atas,melihat jumlah penganggur yang terus berderet, dengan terus bertambahknya lulusan SMA/SMK dan lulusan Perguruan tinggi yang tiap tahun terus bertambah, hal inilah yang memperparah terjadinya gelombang pengangguran merangkak naik, walaupun pemerintah dan dunia usaha telah berusaha membuka lowongan pekerjaan, tapi hanya sedikit sekali yang bisa tertampung. Untuk itulah Periode Pemerintah Jakowi -Maruf Amin, pada awal pelantikan berjanji untuk periode 5 tahun kedepan untuk; Pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi, dan penggunaan APBN yang tepat sasaran.
Hal tersebut diantaranya untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah tidak berdiam diri untuk terus membuka kesempatan kerja, dengan terus memperbanyak sektor dunia usaha dan industri. Maka salah satu langkahnya pemerintah dengan menarik jumlah investor, hal itu merupakan suatu langkah strategis yang diambil pemerintah Jakowi - Marup Amin. Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk mengatasi terus melonjaknya jumlah penganggur, dengan memperbanyak sektor dunia usaha (industri), salah satunya terus menggenjot dan memperbanyak jumlah startup, seperti gojek dan lain sebagainya. Hal itu merupakan suatu langkah mempercepat diserapnya jumlah penganggur dan menurunkan angka kemiskinan.
Berhubungan dengan hal di atas, kemudian pemerintah mencari akar permasalahan dari terus melonjaknya jumlah penganggur, yang disebabkan dari terus melonjaknya para lulusan SMA/SMK dan lulusan perguruan tinggi vokasi yang kurang bisa diserap dunia kerja. Hal ini karena disebabkan salah satunya karena para lulusan SMK dan lulusan perguruan tinggi vokasi, ketika dibangku sekolah dan kuliahnya kurang sekali dibekali pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan dunia kerja sekarang, selain itu kemauan dan kemampuan dari para lulusan untuk menjalankan dunia usaha sendiri/wiraswasta masih sangat rendah, selain itu, sebagai akibat dari penyelenggaraan pendidikan yang masih kurang baik kualitasnya. Karena itulah Pemerintah Jakowi, terus meningkatkan pembangunan SDM, dengan cara meningkatkan mutu/kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi. Salah satu sarana yang dapat ditingkatkan peran dan fungsinya, yaitu penyelenggaraannya perpustakaan.
Perpustakaan merupakan salah satu sarana pendidikan di sekolah vokasi maupun di perguruan tinggi vokasi, keberadaannya mutlak diperlukan dan sangat dipentingkan untuk terlaksananya sebuah pendidikan yang baik dan berkualitas. Karena tidak bisa dipungkuri perpustakaan sebagai sarana penunjang program kurikulum dan kegiatan kependidikan di sekolah dan perguruan tinggi tak perlu diragukan manfaatnya. Sejalan dengan itu Penguatan literasi masyarakat, pengembangan koleksi yang memenuhi relavan tematik, vokasi dan inklusi, dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan yang kualitatif dan kuantitatif sangat mendesak untuk ditingkatkan penyelenggaraan/pengelolaannya.
Suatu alternatif untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya baca masyarakat (budaya literasi) dengan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mensejahterakan masyarakat, hal itu karena dilatar belakangi dengan masih ada anggapan disebagian masyarakat bahwa minat dan budaya baca bangsa Indonesia masih rendah, kemudian dilatar belakangi masalah pengangguran dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Dengan adanya dua permasalahan seperti tersebut di atas, penulis akan mencoba membahas dan menguraikan permasalahan tersebut, dan mencoba memberikan suatu alternatif pemecahannya melalui pendekatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai solusi untuk mengatasi masalah jumlah pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi.
Dari permasalahan seperti diungkap diatas, penulis pada kesempatan ini akan memberikan rumusan masalahnya sebagai berikut ;
Bagaimana upaya Perpusnas dan Perpusda dalam transformasi layanan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?