TERNATE- Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) di isukan meminjam uang insentif tenaga kesehatan atau Nakes RSUD Chasan Boisoerie (CB) Ternate tahun 2017.
Gubernur Malut dan Nakes di lingkup RSUD CB Ternate melakukan pertemuan di areal parkir IGD RSUD CB, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (24/12/2022) sore.
Pertemuan itu, dalam rangka pembahasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang belum terbayarkan oleh menagemen RSUD selama 15 bulan.
Dilansir dari KanalIndonesia.com, bahwa dugaan pinjaman disampaikan langsung oleh dr. Isa, salah satu tenaga dokter RSUD CB, saat pertemuan bersama gubernur.
"Saya ingin mundur ke belakang, tahun 2012 kami kehilangan jasa (TPP) 6 bulan. Direktur (dr. Samsul Bahri) saat itu mengatakan uang sudah ada, saya pakai dlu ya?. Tapi nanti saya akan ganti, sampai saat ini tidak pernah. Tapi kami sudah ikhlaskan," kata dr. Isa memberikan sanggahan.
"Tetapi 2017 kami tidak perna ikhlas, direktur saat itu dr. Samsul Bahri mengatakan saat rapat waktu saya nanya, Dok ini sudah bulan Desember, insintif kami bagimana Dok sudah 7 bulan. Apa jawaban direktur saat itu, uangnya sudah ada tapi dipinjam pihak ke tiga. Saya bilang dok ini rumah sakit bukan bank la dokter kasih pinjam. Direktur jawab saat itu, bahwa gubernur pinjam, jadi saya harus kasih. Dan saya akan ganti, sampai dia dicopot tidak pernah dia ganti," ungkapnya.
dr. Isa pun menegaskan bahwa uang RSUD CB Ternate yang dipinjam tersebut segera diganti. Sayangnya dr. Isa enggan menyebut besaran uang yang dipinjam tersebut.
"Jadi sebenarnya bukan cuma 2020 dan 2021 tapi 2017 juga. Jadi saya ingin ingatkatkan kepada ustad (Gubernur AGK), sebagai saudara, kalau itu benar-benar pak ustad pinjam itu belum diganti. Tapi kalau itu tidak dipakai dan Samsul Bahri yang pakai, dia harus ganti karena kita tidak ihklas," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba engan merespon perihal dugaan pinjaman tersebut.
Orang nomor satu di Maluku Utara lebih cenderung merespon tuntutan TPP Nakes yang belum dibayar selama 15 bulan.
Ia bahkan meyakinkan para Nakes bahwa pemerintah provinsi tetap berupaya membayar tunggakan TPP.