Soliditas. Inilah kata kunci penting untuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Agar ekonomi rakyat tumbuh. Agar investasi mengalir ke provinsi kepulauan tersebut. Bagaimana NTT merawat soliditas rakyat dengan para pemangku kepentingan? Bagaimana NTT mengawasi kebijakan, agar kepentingan rakyat menjadi yang terdepan?
Solid Bersinergi, Solid Mengawasi
Rakyat memiliki perwakilan, yang berhimpun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini, DPRD Provinsi NTT. Lembaga ini menjadi hulu, yang menyuarakan kepentingan rakyat serta mensinergikan berbagai kebijakan, agar benar-benar fokus untuk rakyat.
Pada kebijakan ekonomi, misalnya. "Kami mendorong terciptanya program yang secara langsung mampu menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Viktor Mado Watun, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT, ketika saya temui pada Rabu, 24 November 2021 di Kantor DPRD di Kupang.
Maka, lahirlah Kredit Merdeka, pada tahun 2019. Kredit tersebut benar-benar merdeka: bebas agunan dan bebas bunga. Nilainya 5 juta rupiah, diberikan secara langsung ke penerima kredit, untuk mendorong usaha rakyat. Secara total, kredit yang telah dikucurkan, sudah dalam hitungan miliaran rupiah.
Kredit tersebut dialirkan melalui Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT. "Karena merupakan aset daerah, makanya kami di DPRD memiliki otoritas untuk membina serta mengawasi aktivitas bank tersebut, demi kemajuan ekonomi rakyat NTT," lanjut Viktor Mado Watun, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
Soliditas DPRD dan Bank NTT dalam konteks pembinaan serta pengawasan penyaluran kredit. Foto: Didik Wiratno
Secara regulasi, Bank NTT merupakan mitra strategis Komisi III DPRD. Viktor Mado Watun selaku wakil ketua komisi tersebut, diminta oleh Emelia Julia Nomleni, Ketua DPRD Provinsi NTT, untuk saya wawancarai, karena Emelia saat itu sedang berdinas di Sumba.
Sebagai narasumber yang kompeten, Viktor Mado Watun menyebut, pengucuran Kredit Merdeka serta pengawasan pelaksanaannya, dilakukan secara ketat. "Ada pengawasan oleh tim internal Bank NTT dan ada pula pengawasan dari DPRD, khususnya dari Komisi III," ungkap Viktor Mado Watun tentang mekanisme pengawasan kredit melalui Bank NTT.
Soliditas yang dibangun DPRD dan Bank NTT dalam konteks pembinaan serta pengawasan penyaluran kredit, sangat mengesankan. Nyatanya, Kredit Merdeka bisa dieksekusi secara tepat sasaran. Kredit tersebut benar-benar digunakan untuk usaha, sesuai peruntukannya. Pertumbuhan ekonomi rakyat pun menggembirakan.