[caption caption="Basuki Tjahaja Purnama bersama dengan para anggota Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia, di Balai Kota Jakarta. Ia mengakui punya kedekatan dengan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto. Menurut Ahok, ia dan Aguan kadang makan pempek tiga minggu sekali, kadang sebulan sekali di Tsu Chi, yayasan keagamaan milik Aguan Sugianto. Foto: kompas.com dan tempo.co"][/caption]Jakarta memang ajaib. Gubernur DKI Jakarta lebih ajaib lagi. Ia tidak tahu bahwa di Pulau C Reklamasi sudah dibangun hunian dan ruko tanpa izin. Ia curiga, ada bawahannya yang bermain.
Inilah model kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama: kecolongan karena ketidaktahuan dan curiga terhadap bawahan. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui kecolongan terkait pulau reklamasi itu di Balai Kota, pada Selasa (5/4/2016). Bawahan Ahok, Iswan Hamadi, Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, tidak kalah ajaibnya. ”Selama ini, kami memang kurang maksimal," ujar Iswan Hamadi, dalam konteks pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Kecolongan Basuki Tjahaja Purnama dan kurang maksimal Iswan Hamadi, itulah kondisi relasi pemerintah DKI Jakarta dengan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Bertemu tapi Kecolongan
Pulau C Reklamasi dikembangkan oleh Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto, bos Agung Sedayu Group, secara rutin sebulan sekali, bertemu dengan Basuki Tjahaja Purnama. Yang mengatur pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama dengan Sugianto Kusuma adalah Sunny Tanuwidjaja, Staf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ini diungkapkan Sunny Tanuwidjaja di Balai Kota, pada Senin (11/4/2016). Meski secara rutin bertemu sebulan sekali, tapi Basuki Tjahaja Purnama mengakui tidak tahu bahwa di Pulau C Reklamasi sudah dibangun hunian dan ruko tanpa izin.
Ketidaktahuan Basuki Tjahaja Purnama atas pelanggaran tersebut, tentulah sebuah keajaiban tersendiri. Rutin bertemu tapi tidak tahu. Sebulan sekali bertemu tapi kecolongan. Boleh jadi, progres pembangunan Pulau C Reklamasi, tidak menjadi bagian dari agenda perbincangan mereka. Sunny Tanuwidjaja memang tidak menyebutkan, di mana saja pertemuan rutin sebulan sekali itu berlangsung. Ia juga tidak menceritakan, berapa lama durasi tiap pertemuan tersebut dan kapan pertemuan terakhir Basuki Tjahaja Purnama dengan Sugianto Kusuma terjadi.
[caption caption="Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto melangkah bersama menuju lokasi peresmian Tzu Chi Center. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menghadiri sekaligus meresmikan Tzu Chi Center dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Tzu Chi, Tzu Chi Center, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara, pada Minggu (31/5/2015). Foto: beritajakarta.com"]
[/caption]Pertemuan terakhir? Iya, maksudnya pertemuan terakhir Basuki Tjahaja Purnama dengan Sugianto Kusuma, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status cegah ke luar negeri untuk Sugianto Kusuma pada Minggu (3/4/2016). Terhadap Sunny Tanuwidjaja, KPK juga sudah menetapkan status cegah ke luar negeri pada Rabu (6/4/2016). Dalam konteks ketidaktahuan Basuki Tjahaja Purnama bahwa di Pulau C Reklamasi sudah dibangun hunian dan ruko tanpa izin, Sunny Tanuwidjaja tentu bisa memberikan keterangan kepada KPK.
Kenapa? Karena, Sunny Tanuwidjaja bukan hanya mengatur pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama dengan Sugianto Kusuma. Tapi, ia juga mengatur pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pengusaha lainnya. Sebagaimana dituturkan Sunny Tanuwidjaja di Balai Kota, pada Senin (11/4/2016), ia selalu diajak Basuki Tjahaja Purnama dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha tersebut. Karena Basuki Tjahaja Purnama tidak tahu bahwa di Pulau C Reklamasi sudah dibangun hunian dan ruko tanpa izin, barangkali Sunny Tanuwidjaja mengetahuinya.
Tidak Ada Tim Khusus
Pulau C Reklamasi luasnya 276 hektar. Ini adalah salah satu dari 17 pulau yang terdaftar dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang luas totalnya mencapai 5.100 hektar. Jika disusuri, panjang garis tepi ke-17 pulau tersebut sekitar 32 kilometer. Investasi untuk keseluruhan pulau reklamasi itu diprediksi menelan dana sekitar Rp 300 triliun. Dalam kalkulasi bisnis, properti di sana akan habis terjual di rentang waktu 20 tahun. Nah, menurut Iswan Hamadi, Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, pada Senin (4/4/2016), Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki tim khusus untuk mengawasi dan menertibkan proses reklamasi ke-17 pulau tersebut.
[caption caption="Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Sunny Tanuwidjaja (kiri). KPK menetapkan status cegah ke luar negeri terhadap Sunny Tanuwidjaja, sejak Rabu (6/4/2016). Ia merupakan mahasiswa S3 di salah satu universitas di Amerika Serikat dan merupakan kerabat dari bos Sinarmas, Eka Tjipta Wijaya. Sebelum menjadi staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja pernah berkerja di Centre For Strategic and Internasional Studies dan Rajawali Coorporation. Foto: tempo.co"]
[/caption]Tugas pengawasan dan penertiban, tutur Iswan Hamadi, dilakukan oleh suku-suku dinas, sesuai daerah administrasi pulau tersebut berada. Misalnya, tugas pengawasan dan penertiban pembangunan di Pulau C Reklamasi, merupakan tanggung jawab Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara. Barangkali, ini bisa disebut sebagai keajaiban yang mencengangkan. Untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang investasinya bernilai ratusan triliun rupiah, ternyata pemerintah DKI Jakarta mengandalkan fungsi pengawasan dan penertiban kepada suku-suku dinas. Bukannya merendahkan kemampuan serta kapasitas suku dinas, tapi eksistensi suku dinas tentulah tidak sepadan untuk mengemban tugas yang demikian.
Bagaimana kapasitas suku dinas yang dimaksud? Bagaimana integritas mereka? Dalam konteks kecolongan karena di Pulau C Reklamasi sudah dibangun hunian dan ruko tanpa izin, Basuki Tjahaja Purnama menduga, ada bawahannya di Dinas Tata Kota yang bandel. Di Balai Kota, pada Selasa (5/4/2016), ia menyatakan akan mengevaluasi anak buahnya di Bidang Pengawasan dan Bidang Penertiban Bangunan (P2B). Evaluasi tersebut tentu saja diperlukan agar aturan yang berlaku, benar-benar bisa ditegakkan. Maklum, selalu ada potensi terjadinya kongkalingkong di lapangan.