Presiden Joko Widodo memberikan gambaran makro ekonomi Indonesia dalam silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015). Presiden akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk percepatan penyerapan anggaran. Di dalam aturan itu, akan ada pembentukan satuan tugas yang berwenang mempersingkat sejumlah aturan yang dianggap menghambat realisasi proyek pembangunan. Foto: kompas.com
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Dalam silaturahim Joko Widodo dengan dunia usaha Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi pada Kamis (9/7/2015), Presiden meminta para pengusaha melakukan inovasi.[1] Jangan buru-buru menaikkan harga barang dan jasa. Jangan buru-buru melakukan pemutusan hubungan kerja. Apa reaksi pengusaha?
Esoknya, pada Jumat (10/7/2015), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, meminta Presiden melakukan evaluasi dan validasi terhadap tiap kebijakan yang dikeluarkan setiap menteri bidang ekonomi[2]. Di tengah perlambatan ekonomi seperti ini, memang sudah sepatutnya pemerintahan Jokowi dan kalangan pengusaha, sama-sama saling mengoreksi dan saling mengevaluasi. Pemerintah dan pengusaha toh sama-sama tahu bahwa ekonomi Indonesia terus melambat. Daya beli masyarakat, terus melemah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, terus merosot. Jokowi bukan hanya mengakui hal itu, Presiden bahkan dengan berturut-turut, dalam rentang waktu yang relatif singkat, menurunkan target pertumbuhan ekonomi: dari 5,7 persen, diturunkan menjadi 5,4 persen, kemudian diturunkan lagi menjadi 5,2 persen.
Kebijakan Jokowi, Hasil Kebijakan Jokowi
Penurunan target pertumbuhan ekonomi yang beruntun tersebut, sesungguhnya merupakan hal yang buruk bagi pemerintahan Jokowi. Hal itu memperlihatkan kepada publik dalam negeri dan dunia internasional, bahwa Jokowi tak cukup percaya diri untuk menumbuhkan ekonomi negeri ini. Dalam konteks kepemimpinan, menyalahkan para menteri ekonomi yang tidak perform, justru nampak sebagai aksi ngeles dan buang badan semata.
Bukankah Jokowi yang memilih para menteri, Jokowi yang memimpin para menteri, dan Jokowi pula yang mengarahkan para menteri, mengacu pada garis kebijakan yang ditetapkan Jokowi. Artinya, tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015, yang hanya 4,71 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014 yang 4,89 persen, menunjukkan bahwa kebijakan Jokowi memang patut dievaluasi.
Bila dikorelasikan dengan penurunan target pertumbuhan ekonomi yang beruntun tersebut, barangkali apa yang diungkapkan Suryo Bambang Sulisto di atas, patut kita cermati bersama. Sedikit atau banyak, kondisi ekonomi sekarang ini, tentulah merupakan hasil dari kebijakan Jokowi. Secara artikulasi, Jokowi boleh saja mengatakan bahwa ia yakin dengan kebijakan yang telah ia gariskan. Tapi, publik dalam negeri dan dunia internasional toh tidak bodoh untuk mencermati realitas yang telah terjadi.
Syafii Maarif[3], misalnya. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut secara blak-blakan mengatakan, perekonomian Indonesia melambat, produk domestik menurun, harga sejumlah komoditas juga turun. Kondisi itu telah memicu pengangguran yang luar biasa. Gleen Maguire[4], juga tak kalah blak-blakan. Menurut Chief Economist ANZ Bank for Asia Pacific itu, perekonomian Indonesia berubah dari menggembirakan menjadi bermasalah. "Kami tidak memiliki tingkat kepercayaan bahwa kelanjutan pertumbuhan sudah mencapai dasarnya pada kuartal I. Indeks harga konsumen Indonesia membukukan penurunan yang signifikan," kata Gleen Maguire lebih detail.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI). Ini terkait dengan rencana pemerintah dalam program pembangunan satu juta rumah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, dari pukul 10.30 WIB hingga 12.00 WIB, pada Selasa (23/6/2015). Jokowi ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Foto: detik.com
Semakin Siap? Benarkah Semakin Siap?