Berjuang membangun daerah melalui DPD-RI, itulah yang tiada henti dilakukan Irman Gusman. Kesenjangan pembangunan antar daerah, yang juga tercermin pada kesenjangan kesejahteraan pada masyarakat antar daerah, adalah potensi yang bisa mengganggu rasa persatuan sebagai bangsa. Karena itulah, DPD-RI ingin didengar, karena suara DPD-RI adalah suara para tokoh daerah yang dengan sungguh-sungguh mewakili aspirasi daerah mereka. Foto: twitter.com/Junaedi_Uci
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Irman Gusman adalah tokoh nasional yang berjuang untuk kebangkitan serta kemajuan daerah, melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). ”Indonesia ini dibangun oleh daerah, karena itu daerah harus dibangun, karena kemakmuran Indonesia ditentukan oleh kemajuan daerah,” ujar Irman Gusman, yang kini jadi Ketua DPD-RI untuk kedua kalinya.
Berjuang membangun daerah melalui DPD-RI, itulah yang tiada henti dilakukan oleh Irman Gusman. Ia mengapresiasi kemajuan Indonesia secara nasional, yang tercermin pada angka pertumbuhan nasional. ”Tapi, kemajuan tersebut baru terjadi di sebagian wilayah tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemajuan, karena daerah mereka belum tersentuh pembangunan. Mengatasi kesenjangan tersebut adalah tugas kita bersama, karena kesenjangan kesejahteraan antar daerah, merupakan bibit-bibit tumbuhnya perpecahan,” papar Irman Gusman di hadapan sekitar 100 Kompasianer, yang menghadiri Kompasiana Tokoh Bicara pada Jumat (19/6/2015) di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat.
Berpihak pada Daerah untuk Kemajuan Daerah
Irman Gusman menyadari bahwa kesenjangan antar daerah adalah realitas kekinian Indonesia. Ini bermula dari mekanisme pemerintahan Orde Baru, yang sentralistik. Semua hasil daerah dibawa ke pusat, ke Pulau Jawa. Kemudian, Pemerintah Pusat membagikan hasil tersebut ke berbagai daerah, sesuai aturan pusat dan sekehendak pusat. Daerah yang sesungguhnya memiliki banyak penghasilan, seperti Aceh, Riau, Kalimantan, dan Papua tidak menerima pembagian yang sepadan.
”Mekanisme pembagian tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan. Daerah yang minim penghasilan, tak dapat perhatian. Kesenjangan kian meluas, yang pada gilirannya, membahayakan persatuan,” ujar Irman Gusman menggambarkan situasi-kondisi yang dialami daerah pada era Orde Baru. Karena itulah, sejak era Reformasi 1998, gerakan pembangunan dititikberatkan pada daerah. Sejumlah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan diri melalui mekanisme Otonomi Daerah.
Memang, Otonomi Daerah belum maksimal. Implementasi desentralisasi belum sepenuhnya berjalan. Ini disadari oleh Irman Gusman. Meski demikian, menurut Irman Gusman, terpilihnya tokoh dari daerah, dalam hal ini Joko Widodo menjadi Presiden, tentunya patut dicatat sebagai kontribusi besar dalam restorasi praktik desentralisasi dan otonomi daerah di tanah air. Spirit untuk lebih memberdayakan daerah, tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, dalam hal ini pemerintah pusat.
Dalam konteks ini, Irman Gusman meyakini bahwa model pembangunan yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo, yang menunjukkan keberpihakan pada daerah, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Keberadaan DPD-RI yang merupakan himpunan tokoh-tokoh daerah, akan memotivasi serta mengawal proses pembangunan tersebut, agar kearifan lokal tetap terjaga. Ini mengingat, 93 kota, 415 kabupaten, dan 34 provinsi di Indonesia, memiliki keragaman yang sudah sepatutnya dipelihara, sebagai bagian dari kekayaan nusantara.
Pemeliharaan kearifan lokal yang bersamaan dengan pembangunan daerah, menurut Irman Gusman, salah satunya adalah dengan mendengarkan aspirasi dari masing-masing daerah, yang keterwakilannya diwadahi DPD-RI. ”Wakil daerah yang terdiri dari 4 orang wakil per provinsi di DPD-RI adalah tokoh masyarakat yang benar-benar mewakili daerah mereka. Mereka dipilih karena masyarakat setempat percaya pada dedikasi serta integritas mereka. Karena itu, rekomendasi dari DPD-RI benar-benar mencerminkan daerah. Karena itulah, saatnya suara DPD-RI didengar, kemudian diapresiasi,” ungkap Irman Gusman dengan detail.
Isson Khairul mengungkapkan salah satu contoh kesenjangan pembangunan seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, sebagaimana yang ia tulis di Kompasiana http://www.kompasiana.com/issonkhairul/secara-swadaya-2-800-petani-sawit-di-kalsel-bangun-pabrik-cpo-senilai-rp-130-miliar_5580fcea6c7a61494412faad, kepada Irman Gusman dalam Kompasiana Tokoh Bicara pada Jumat (19/6/2015) di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat. Peran DPD-RI sangat dibutuhkan untuk mendampingi serta mengayomi agar masyarakat di daerah mendapat kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri, khususnya di sektor ekonomi. Foto: twitter.com/kompasiana