MSI: Jalur Hukum Lebih Baik daripada via “Jalanan”

Kabar tak sedap datang dari Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman, melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, mengomentari rencana aksi besar yang sudah dua kali digelar ummat Islam dengan tajuk Aksi Bela Islam itu. “Aduan Publik Via Jalur Hukum Lebih Baik Daripada Via “Jalanan””, demikian kicau doktor lulusan Jepang ini.

“Jalanan” memang dipilih oleh ummat Islam Indonesia untuk mengutuk dan menuntut pemerintah presiden Jokowi untuk segera bertindak mengadili kasus penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. Namun sampai hari ini, setelah Polri menolak laporan beberapa ormas Islam dan rencana Aksi Bela Islam kedua, Jumat 4 Nopember lusa nanti, tidak ada perubahan signifikan dari tuntutan tersebut.

Ummat Islam yang sejatinya adalah pemilih PKS mempertanyakan sikap tersebut. Akun @Ach_Faizal bertanya “kenapa PKS diam saja tidak ada pernyataan resmi? Untuk apa dakwah di politik tapi diam lihat kemungkaran depan mata”. Hanya Sohibul Iman yang tahu apa arti kicauannya ini (NusronModeOn). He..!

Twitter

Namun apapun niat dibalik cuitan itu, menurut saya sebagai kader PKS adalah blunder seorang pimpinan partai politik. Bagaimana tidak, hampir semua pimpinan ummat islam, alim ulama, tokoh masyarakat, pondok pesantren, ormas, pemuda islam, pelajar islam, himpunan-himpunan mahasiswa islam, organisasi perempuan islam, semua menyerukan ummat islam untuk turun aksi membela agama mereka. Bahkan menurut ustaz Arifin Ilham, kasus Ahok ini membedah ummat islam menjadi empat kelompok:

1. Mu'minuun sejati, pecinta, pejuang dan pembela Alqur'an dengan segala resikonya.

2. Kaafiruun, pendurhaka ini sudah jelas.

3. Munafiquun, kelompok yg ngakunya Islam, tetapi pendukung kaafiruun.  "Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang orang munafik bersama orang kafir dalam satu wadah di neraka Jahannam semuanya" (QS An Nisa 140).

4. Abu abu, tidak jelas, pragmatis, diam, cuek, cari selamat, asyik dengan hobby dunianya, ketakutan atau menjaga karirnya, banyak alasan untuk cari selamat dan sebagainya.

Pada akhirnya struktur dibawah lah yang dibuat pusing dengan sikap presiden partai ini. Di Jakarta beredar semacam himbauan terbatas untuk para kader PKS terkait dengan Aksi Bela Islam tersebut.

Pertama. Himbauan tersebut melarang pejabat publik PKS untuk mengikuti aksi. Ini adalah pengkhianatan terbesar partai politik terhadap konstituenya, karena sejatinya ini adalah masalah ummat islam yang menjadi basis pemilih PKS, dan para pejabat publik yang dilarang itu dipilih oleh ummat Islam.

Kedua. DPP dalam hal ini sepertinya ingin menjaga imej sebagai Oposisi Loyal dengan menginstruksikan rantai informasi dan komunikasi terkait aksi diserahkan kepada struktur yang berada dua level dibawahnya yaitu DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS. Biarlah mereka para kader ikut aksi asal kita diatas tidak kehilangan muka, demikian mungkin logika yang ingin mereka bangun.