Lihat ke Halaman Asli

Isnel Delfia

Berbuat baik kepada semua orang

Peru Manarik Pengakuan Sadr, Mendukung Rencana Otonomi Maroko di Sahara

Diperbarui: 19 Agustus 2022   14:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Foto: mapnews 

Peru- Republik Peru memutuskan pada Kamis (18/8/2022) untuk "menarik pengakuan 'sadr' dan memutuskan semua hubungan dengan entitas ini, sambil mendukung rencana otonomi untuk Sahara Maroko.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Maroko, bahwa Peru menyatakan "menghormati integritas teritorial Kerajaan Maroko, kedaulatan nasionalnya, dan rencana otonomi yang berkaitan dengan sengketa regional ini" di sekitar Sahara Maroko.

Pernyataan itu mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Peru, Miguel ngel Rodrguez Mackay, dan Nasser Bourita, Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Maroko di Luar Negeri.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan hukum internasional, diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip integritas teritorial Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ini juga datang dalam mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk mencapai solusi politik, realistis, abadi dan konsensus untuk sengketa Sahara, dikutip mapmews.

Pernyataan itu melanjutkan bahwa dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada hubungan bilateral yang efektif hingga saat ini, Pemerintah Republik Peru memutuskan untuk menarik pengakuannya" atas 'sadr' dan "memutuskan semua hubungan dengan entitas ini," menambahkan bahwa "ini keputusan akan diberitahukan kepada PBB."

Sumber yang sama menekankan bahwa "sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB tentang masalah Sahara, Pemerintah Republik Peru menghargai dan mengungkapkan rasa hormatnya terhadap integritas teritorial Kerajaan Maroko dan kedaulatan nasionalnya, serta otonomi rencana yang berkaitan dengan sengketa daerah ini.

"Kedua pemerintah sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral mereka melalui penandatanganan segera peta jalan multi-sektoral yang mencakup konsultasi politik berkala, kerja sama yang efektif di bidang ekonomi, komersial, pendidikan, energi, pertanian dan pupuk," pernyataan itu menyimpulkan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline