LSM Mauritania "RUDM" Sampaikan kepada Dewan HAM PBB Situasi Genting Pengungsi di Kamp Tindouf

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima tiga pernyataan yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mauritania ''Rseau Unit pour le Dveloppement de Mauritanie (RUDM)'', menyesalkan situasi kritis dan mengkhawatirkan di kamp-kamp pengungsi Tindouf di Aljazair.

Presiden LSM Mauritania, Mohamed Vall Barka, memberikan bukti kepada Dewan HAM itu tentang situasi menyedihkan di kamp-kamp Tindouf di mana milisi polisario dan inkubatornya Aljazair menyiksa dan menganiaya pengungsi dan anak-anak mereka.

Dalam pernyataan pertama berjudul, "Represi dan Intimidasi Pembela Hak Asasi Manusia di Aljazair dan Kamp Tidouf", Vall Baraka menyoroti poin-poin berikut:

* Praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat negara di Aljazair harus diakui di tingkat tertinggi dan memungkinkan penuntutan terhadap pelakunya.
* Hapus semua batasan yang membatasi kebebasan berekspresi.
* Menyelaraskan hukumnya dengan standar internasional untuk menjamin akses gratis ke informasi.
* Mempublikasikan semua temuan penyidikan kasus korupsi.

Dalam pernyataan kedua berjudul, "Hentikan eksploitasi anak di Sahara Barat", Vall Baraka mengangkat poin-poin berikut:

* Kami mengecam praktik yang dilakukan oleh Polisario dan Aljazair terhadap anak-anak di kamp-kamp pengungsi.
* Kami menolak eksploitasi anak-anak Sahrawi dan perekrutan mereka ke dalam konflik Sahara Barat.
* Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tidak tinggal diam tentang kecaman terhadap Aljazair dan Polisario, dan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab merekrut anak-anak di kamp tidak dibiarkan begitu saja.
* Kami menyerukan negara Aljazair untuk memenuhi semua kewajiban internasionalnya terhadap penduduk kamp dan untuk memastikan bahwa anak-anak menikmati hak mereka atas pendidikan dan kehidupan keluarga yang nyaman.
* Kami menyerukan UNHCR di kamp-kamp Tindouf untuk mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak Sahrawi dari eksploitasi dan perekrutan kegiatan militer.

Selain itu, Laporan ketiga, Mohamed Vall kepada United Nations Human Rights Council(UNHCR) atau Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait situasi saat ini konflik Sahara Barat, terfokus pada tiga poin berikut:

 * Kami menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah Sahara Barat oleh Maroko dan Aljazair dan dalam segala situasi.
* Kami menganggap bahwa otonomi memberikan kesempatan penting bagi kaum Sahrawi untuk menikmati kehidupan yang layak dan damai.
* Kami menganggap bahwa PBB secara langsung bertanggung jawab untuk menekan Aljazair untuk mengizinkan Polisario mencabut pengepungan di kamp-kamp dan untuk berinteraksi secara positif dengan upaya internasional untuk mewujudkan proses perdamaian yang serius dan realistis.