Lihat ke Halaman Asli

Ismit Gafur

Sekretaris Cabang PC PMII Halmahera Selatan

Indonesia Emergency Sexual Violence

Diperbarui: 4 Juli 2023   18:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Input sumber gambar Group SPSK

Indonesia Emergency sexual violence

(Oleh:Is.G.Abdullah)

Bukan lagi sesuatu yang baru, tentang kekerasan seksual atau pun kekerasan yang lain, karena ada sebab yang menjadi dampak terjadinya kekerasan. Alhasil Bangsa ini bicara tentang kualitas Undang-undang yang menjadi alasan penyelesaian problem, namun  justru semakin tinggi angka problem yang terjadi.

Masalahnya didalam konstutusi tidak ada profesionalitas yang menjadi orientasi pekerja, hal ini yang membuat kualitas konstitusi menurun. Sementara, kesadaran orang yang terlibat dalam pembuat kontitusi maupun yang menjalankan konstitusi, hanya mengrapkan surplus. Bagaimana tidak, alasan yang sering muncul dipublik seolah-olah diusungnya peraturan itu final, ternyata hanya sekedar hayalan yang meninabobokan rakyat.

Mengapa tematiknya adalah Indonesia Emergency sexual violence? Karena sudah banyak hal yang kita temui, bahwa lembaga yang dipercaya masyarakat untuk penyelesaian masalah, justru lembaga itu menampung masalah yang tidak terselesaikan, alasanya penyelesaian itu sesuai mekanisme. Kalau mekanisme menjadi parameter saya pastikan masalah itu takan pernah selesai.

Selanjutnya mengapa ada dampak yang saya sebut awal, kita tahu bersama bahwa, peraturan yang menjadi acuan kita dalam bernegara dan berperikemanusiaan. Itu hanya alasan semata, kalaupun memang bersandar pada acuan demikian, kita tidak pernah melakukan hal yang kurang lebih menghancurkan manusia yang lain. Persoalanya Indonesia terlalu takut dengan konsekuensi, mengapa demikian? Karena seluruh peraturan tetap didengungkan dari peraturan Internasional, sebab kalau tidak didengungkan, pada aspek ekonomi politik bangsa itu akan mengalami inflasi.

Makanya saya katakan kekerasan itu terjadi akibat dari hal demikian, misalnya biaya pendidikan dimahalkan, pajak juga ikut naik sudah tentu daya pembeli menurun dan moralitas juga ikut turun. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan dan lain sebagaimana.

Harusnya kesdaran ini yang perlu kita tekankan, agar tidak ada visi dan misi berorientasi pada struktur pembangunan, tapi pada struktur kesadaran moralitas, itu yang sangat peenting.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline