KRITIK TERHADAP SEBUAH ARTIKEL EKONOMI KOMPAS
Oleh : Muhammad Islam *
Melihat artikel Kompas mengenai “40 Orang Memiliki Harta Rp 761,7 Triliun” pada hari sabtu 26 November 2011 yang lalu, tepatnya pada halaman 17 tentang ekonomi. Entah banyak yang sadar atau tidak, tetapi saya merasa bingung membaca penjelasan artikel tersebut mengenai Produk Domestik Bruto. Untuk lebih jelasnya ada baiknya saya mengutip sebagian dari artikel tersebut.
“Nilai total produk domestik bruto Indonesia versi Badan Pusat Statistik sampai triwulan III-2011 sudah mencapai Rp 5.472,9 triliun atau rata-rata per triwulan Rp 1.824 triliun. Jadi total PDB hingga akhir tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp7.396,5 triliun.
Definisi PDB yakni nilai barang dan jasa yang diproduksi warga dari suatu negara selama periode satu tahun. Dalam memproduksi ini warga negara tadi bisa saja menggunakan faktor-faktor produksi yang ada dalam negara itu atau faktor produksi yang berada di negara lain. Para tenga kerja Indonesia di luar negeri masuk dalam hitungan terakhir ini.
Intinya, total PDB sebanyak Rp7.396,5 triliun tadi merupakan hasil kerja keras seluruh warga negara Indonesia dimana saja mereka berada….dst…..”
Menurut yang selama ini saya pelajari bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan merupakan penjumlahan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, sehingga PDB dihitung berdasarkan wilayah bukan kewarganegaraan. Sehingga PDB tidak bisa dikatakan hasil kerja keras seluruh warga negara Indonesia dimana saja mereka berada. Tetapi nilai PDB yang sebesar Rp 7.396,5 bukan sepenuhnya milik orang Indonesia tetapi juga milik orang-orang asing atau perusahaan asing di Indonesia termasuk Freeport, dan sebagainya. sedangkan untuk mengetahui berapa jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, dapat digunakan ukuran lain yakni Gross Nasional Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB).
Hal ini menjadi penting untuk dikoreksi sehingga masyarakat tidak terjebak dengan pertumbuhan PDB yang sesungguhnya belum tentu dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia. Semoga tulisan ini mendapat tanggapan dari pihak Kompas, sehingga kebingungan saya ketika membaca penjelasan artikel tersebut dapat terjawab.
Sekian.
Note : * Penulis adalah kandidat master dari Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (KA-FEM IPB), Serta peneliti ekonomi dan moneter
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H