Penyelewengan dan penimbunan migas itu sudah tradisi pemerintahan turun temurun, tidak punya kontrol transparansi, karena semua pihak terlibat pencucian migas. Tidak pernah ada kontrol yang mampu membuka kedok para perompak, penyamun berdasi di Migas, yang bisa memberi tuduhan kepada pihak pihak yang terlibat, meskipun santer berita pengendapan uang dan transfer migas keberbagai wilayah. Pemerintah menjadi tidak cerdas ketika berhadapan dengan masalah migas ini.
Masalah migas kita cukup menggiurkan semua orang, bisa dihitung dari banyaknya SPBU di Indonesia, makin bertumbuh pesat, karena memang dari sisi keuntungan yang luar biasa, selain menawarkan hidup layak dan kaya raya, tidak ada para petualang migas bisa mengalami kerugian. Hanya akal akalan saja kalau migas kita bisa merugikan pelakunya. Bisnis migas ini memang bisikan manis, sehingga banyak kendala dan faktor untuk bisa melacak para cukong migas yang paling banyak meraup keuntungan dari kerugian yang ditimpakan pada Negara.
Indikasi utama bajak migas ini terjadi baru baru ini, ketika sejumlah KKKS [Kontraktor Kontrak Kerjasama] merugikan negara Rp. 12,45 trilyun, seperti angin saja kasus itu, tidak terjangkau aparat penegakan hukum, seolah maling maling berdasi yang berkedok KKKS, sosok sosok kebal hukum yang sulit disentuh borgol para pencuri. Mulai dari hulu hingga ke hilir atau dari luar Negeri Hingga Indonesia, tidak seorangpun dari mereka yang terjerat hukum, toh kalau ada, beritanya tertelan bumi, karena juga bisa melibatkan siapa saja, mulai dari pemegang kekuasaan dan kroninya hingga orang orang partai pendukungnya.
Minyak , Bahan bakar motor misalnya adalah kebutuhan utama, faktor dan roda utama pengendalian semua kegiatan bermotiv motor di Indonesia, demikian juga gas adalah kebutuhan yang tak kalah pentingnya, keduanya bersinergi dalam kehidupan bangsa dan Negara. Bila salah satu saja berhenti beroprasi, pengaruhnya akan melumpuhkan pemerintahan Indonesia, karena ketergantungan negara pada migas ini sangat besar, tetapi tidak bisa di dustakan juga kegiatan manipulasi, nepotisme, kolusi , turut menyemarakkan arena migas
Usaha pemerintah lewat SKK migas cukup menjanjikan dalam upaya menyelamatkan Migas Indonesia, seperti menebarkan kontrol lalu lintas migas dari daratan sampai lautan, pantai pantai dan pelabuhan menjadi target oprasi SKK, dalam upaya menotok jalan para maling berdasi. Itu sikap yang ditunjukkan SKK Migas, sebagai upaya menutup akses penyelewengan diberbagai tempat. Tidak mengherankan kalau hal ini bisa terjadi ditengah kemelut ekonome kita yang semakin ambruk, pemerintahan kita yang semakin nista, karena memang tidak ada kepala pemerintahan sejak jaman pak harto hingga Jokowi yang mampu mengatasi maling maling migas, karena sebab pola kerja mereka yang sangat rapi yang bisa melibatkan siapa saja, termasuk instansi pemerintahan lain.
Jajaran maling migas ini di mulai dari atas hingga kebawah, hingga orang orang kecilpun turut bermain cerdas, membangun perusahan oplosan, menjadi migas yang tidak jelas kemurniannya.
Untuk menyelamatkan Migas itu harus ada transparansi dunia migas yang melibatkan semua LSM anti korupsi dan transparansi, membuka semua kegiatan migas ke publik. Selama hal ini tidak dilakukan, tidak memungkinkan migas bebas bajak laut dan bajak daratan.