Ketika Joko Widodo mengakhiri masa kepemimpinannya, seiring dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang baru, sebagian orang mempertanyakan apakah proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan berlanjut.
Memang, dalam pilpres yang lalu, pasangan Prabowo-Gibran disebut sebagai keberlanjutan dari Jokowi, berbeda dengan Anies Baswedan yang menjadi simbol perubahan.
Namun, diperkirakan presiden baru akan lebih hati-hati dalam menghitung ulang berbagai proyek strategis pemerintahan lama yang masih belum selesai.
Makanya, proyek ibu kota baru yang dinamakan Nusantara, yang di periode kedua Jokowi digenjot pembangunannya, diperkirakan akan melambat lajunya di era Prabowo.
Dugaan tersebut lebih karena keterbatasan anggaran, sementara Prabowo-Gibran mengusung janji kampanye yang juga akan menjadi beban anggaran, seperti program makan gratis bagi anak sekolah.
Ternyata, dugaan pembangunan IKN akan melambat sepertinya sebuah kekeliruan. Prabowo malah mentargetkan IKN akan tuntas dalam masa 4 tahun.
Artinya, setahun sebelum masa kepresidenan nya berakhir, IKN betul-betul telah berfungsi secara sempurna dan Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota.
Untuk itu, Prabowo menunjuk sosok yang sangat berpengalaman sebagai Kepala Otorita IKN, yakni Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI untuk mengusulkan Basuki Hadimuljono, sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Penunjukan Basuki tentu berdasarkan rekam jejaknya yang selama ini sukses memimpin jajaran Kementerian PUPR. Sehingga, dengan bekal pengalaman itu, diharapkan akan mempercepat realisasi infrastruktur IKN.