Mengawali tulisan saya kali ini, saya perlu menyampaikan kepada semua pembaca, bahwa tulisan ini bersikap netral terhadap tiga pasang capres-cawapres yang ada sekarang.
Seperti diketahui, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud, akan ditentukan nasibnya pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.
Tak ada niat saya, secara implisit sekalipun, untuk mempengaruhi pembaca agar memilih capres-cawapres tertentu.
Kenapa saya merasa perlu memberi catatan di atas? Karena tulisan ini muncul setelah membaca beberapa berita di media daring, yang berawal dari pernyataan salah satu capres.
Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya relatif banyak itu merupakan perusahaan, tentu sudah sama-sama kita ketahui.
Namanya juga perusahaan, maka sangat jelas eksistensinya adalah untuk mencari keuntungan dari produk atau jasa yang dihasilkan atau dijualnya.
Jadi, prinsip-prinsip perusahaan pada perusahaan apapun, secara umum semuanya sama saja, baik milik swasta maupun milik negara.
Nah, terhadap tujuan BUMN yang fokus mencari untung tersebut, oleh Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai capres, disebut akan menyebabkan crowding out (Detik.com, 12/1/2024).
Maksud crowding out di atas adalah suatu kondisi di mana kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif malah menurunkan investasi sektor swasta.
Akibatnya, kondisi tersebut juga bisa memasukkan pemerintah dalam konflik kepentingan antara BUMN dengan swasta.