Dalam beberapa hari terakhir ini, nama Firli Bahuri sangat sering menghiasi media massa. Hal itu terkait dengan ditetapkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai tersangka.
Maka, jabatan Firli pun dicopot alias dinonaktifkan. Adapun kasus yang dihadapinya adalah dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga ada sebagian pengamat yang mengatakan hal ini sebagai perang "buaya versus buaya", bukan lagi "cicak versus buaya".
Artikel ini tidak akan mengelaborasi dugaan kasus pemerasan di atas. Tapi, satu hal yang tak terbantahkan, KPK sedang menghadapi masa sulit untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Diakui atau tidak, selama ini personil KPK paling disegani di antara beberapa instansi penegak hukum, karena integritasnya yang tinggi.
Nah, kalau sekarang justru ketuanya sendiri yang diduga bermain api, wajar kalau masyarakat mempertanyakan, apakah integritas KPK sudah merosot.
Berbicara soal integritas, hal ini juga dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga auditor negara tertinggi dan independen.
Kenapa disebut tertinggi, karena kedudukannya dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, eksistensinya diamanahkan oleh konstitusi.
Disebut independen, karena Presiden sekalipun tidak bisa mengintervensi. Semua asal usul penerimanaan negara dan juga penggunaannya, menjadi kewenangan BPK untuk memeriksa.
Berbeda dengan instansi audit lainnya, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara struktur di bawah Presiden.