Dalam tahun politik seperti sekarang ini, salah satu isu yang jadi topik hangat dan laku dijual sebagai materi kampanye, adalah menyangkut pengelolaan utang negara.
Bagi kubu capres yang mengambil posisi ingin mengubah kebijakan yang sudah ada, tentu utang negara akan digali sisi negatifnya.
Sedangkan bagi capres yang mengambil posisi untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ini, akan lebih banyak melihat utang negara dari sisi positif.
Menarik untuk mencermati posisi seorang Jusuf Kalla (JK), yang pernah menjabat sebagai dua kali wapres, di periode pertama SBY dan di periode pertama Joko Widodo.
Tentu saja JK tahu seluk beluk utang negara yang makin hari makin menggunung. Sehingga, beban anggaran untuk pengembalian pokok utang plus bunganya juga makin membengkak.
Bahkan, JK sebetulnya juga bagian dari pelaku atau pejabat yang menyetujui utang tersebut, paling tidak ketika beliau menjadi wapres selama 2 periode.
Hanya saja, karena JK sekarang berpihak pada kubu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Basweden sebagai capres, wajar bila beliau lebih mengedepankan sisi negatif utang negara.
Menurut JK, utang saat ini adalah yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Tak kurang dari Rp 1.000 triliun dianggarkan dalam setahun untuk membayar utang, termasuk bunganya.
Perlu dilakukan perubahan agar utang tidak menumpuk dan tidak menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, kata JK lebih lanjut.
Sayangnya, seperti apa perubahan yang disarankan JK, tidak begitu jelas atau tidak terungkap dalam pemberitaan di media massa.