Gerak cepat (gercep) dilakukan Partai Nasdem dengan mendeklarasikan capres yang akan diusungnya pada Pilpres 2024, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Masa jabatan Anies akan habis pada 16 Oktober 2022 ini dan setelah itu tentu Anies menjadi orang bebas dan bisa gercep pula mencuri start untuk berkampanye ke seluruh Indonesia.
Meskipun demikian, posisi Anies belum sepenuhnya aman, kecuali Nasdem resmi berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat.
Tanpa bantuan partai lain, secara ketentuan yang berlaku, Nasdem tidak berhak mengusung capres sendiri karena perolehan kursinya di DPR yang tidak mencukupi.
Mau tidaknya PKS dan Demokrat berkoalisi dengan Nasdem sangat tergantung pada siapa cawapres yang digandeng Anies.
Memang, Nasdem memberikan semacam keleluasaan bagi Anies untuk menentukan siapa cawapres yang cocok dengan dirinya.
Jika Anies menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jelas Partai Demokrat akan happy, tapi belum tentu PKS setuju.
Mengingat PKS juga tidak punya kader yang prosepektif, mungkin dengan iming-iming kursi menteri yang lebih banyak ketimbang Demokrat, AHY akan disepakati menjadi cawapresnya Anies.
Selain PKS dan Demokrat, ada kemungkinan PPP akan membelot dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan menyeberang untuk ikut mendukung Anies.
Pembelotan PPP berdasarkan suara arus bawah kader PPP yang menghendaki Anies, sehingga elit PPP mau tak mau akan mengakomodirnya, jika tidak ingin digembosi kadernya sendiri.
Setelah Nasdem, deklarasi capres juga diikuti oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan menjagokan pasangan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yenny Wahid sebagai cawapres.