Harian Kompas (31/8/2022) memberitakan hal yang cukup menggelitik di bawah judul "Kontroversi DPR, dari Pengadaan Gorden hingga Kalender".
Dituliskan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp 955 juta yang dialokasikan untuk pengadaan kalender Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggaran sebesar itu setara dengan besaran bantuan sosial (bansos) bagi 1.600 keluarga miskin dengan asumsi masing-masing mendapatkan sebesar Rp 600.000.
Tak pelak lagi, anggaran besar untuk mencetak kalender tersebut telah bikin geger. Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, anggaran tersebut untuk pengadaan kalender 2023 dengan waktu lelang pada Oktober tahun ini.
Selanjutnya, pada Desember 2022 baru dilakukan pencetakan untuk jumlah sebanyak 5.000 unit kalender meja dan 15.000 unit kalender gantung, seperti ditulis Detik.com (31/8/2022).
Kalau dipikir-pikir, hal di atas terasa ironis. Dulu, pengadaan kalender memang termasuk penting, karena berbagai agenda yang telah direncanakan, pasti disusun dengan melihat kalender cetak.
Tapi, bukankah sekarang kita sudah memasuki era digital, ketika kita ingin melihat tanggal cukup melirik gawai yang selalu kita bawa ke mana-mana?
Jadi, kalender tetap sebagai hal yang penting, cuma sekarang bukan lagi dalam bentuk kalender cetak, ketika semua hal sudah terakomodir dalam gawai.
Ya, memang fungsi kalender tidak semata-mata melihat tanggal, ada juga unsur promosinya. Tapi, ini biasanya berlaku pada perusahaan.
DPR bukannya tidak perlu berpromosi, namun bentuknya lebih baik melalui perbuatan langsung, yakni dengan lebih sering mendatangi dan menyerap aspirasi rakyat.
Perusahaan yang merasa perlu menyebar kalender biasanya karena ingin lebih dikenal masyarakat atau calon pelanggan yang disasarnya.