Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan mematuhi konstitusi terkait berkembangnya wacana penundaan Pemilu. Padahal, sebelumnya sudah ada keputusan bahwa Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024.
Pemilu 14 Februari 2024 itu merupakan pemilu di tanggal yang punya makna khusus, karena setiap 14 Februari di berbagai belahan dunia dirayakan sebagai Hari Kasih Sayang (Valentine's Day).
Tentu, kita berharap agar Pemilu akan berlangsung tepat waktu dan bukan pemilu yang mengobarkan permusuhan antar masyarakat yang berbeda pilihan politiknya.
Capres kita boleh berbeda, wakil-wakil kita di parlemen silakan dipilih sesuai hati nurani. Tapi, sesama anak bangsa, kita harus saling menghargai dan saling menyayangi.
Maka, berhembusnya usulan dari beberapa tokoh agar pemilu ditunda, menjadi sebuah langkah mundur. Apalagi, untuk menunda, harus mengamandemen UUD 1945 yang menjadi kewenangan MPR.
Perlu diingat, untuk memutuskan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 di atas sudah melalui sejumlah tahapan dan merupakan hasil musyawarah sejumlah pihak, antara lain pihak pemerintah, KPU dan DPR.
Nah, kembali ke pernyataan Presiden Joko Widodo yang taat konstitusi di atas, bisa menimbulkan perbedaan penafsiran. Di satu sisi ditafsirkan bahwa Presiden menolak penundaan.
Tapi, bisa pula ditafsirkan kalau MPR mengamandemen UUD 1945 dengan mengakomodir penundaan pemilu, Presiden juga akan taat.
Kalau begitu, bolanya kembali ke para politisi. Dalam hal ini, apa yang menjadi sikap resmi parpol menjadi penting untuk dicermati.
Sepanjang yang terungkap dari media massa, sejauh ini baru Ketua Umum PKB, Golkar dan PAN yang mewacanakan soal penundaan pemilu.
Pernyataan itu belum tentu mencerminkan sikap resmi partai karena disampaikan secara informal. Ya, katakanlah semacam testing the water.