Presiden Joko Widodo sudah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), pada Kamis (10/3/2022) yang lalu. Figur profesional yang dipercaya Presiden adalah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, masing-masing sebagai kepala dan wakil kepala IKN.
Dengan demikian, terjawab sudah teka-teki siapa yang akan diserahi tugas besar untuk "menyulap" sebuah kawasan hutan tanaman industri di Kalimantan Timur menjadi IKN yang sudah diberi nama Nusantara.
Ada lagi acara yang menarik, pada Senin (14/3/2022), Presiden direncanakan berkemah dan menginap di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Tempat Presiden beserta rombongan berkemah tersebut adalah tempat di mana nantinya Istana Negara akan dibangun (detik.com, 12/3/2022). Lokasi tersebut juga menjadi titik nol kilometer IKN Nusantara.
Ada yang menarik seperti ditulis kompas.com (13/3/2022), Presiden Joko Wiododo serta gubernur se-Indonesia yang diundang ke IKN akan melakukan ritual Kendi Nusantara. Untuk itu, para gubernur diminta membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari daerah asal masing-masing.
Itulah bukti keseriusan Presiden Joko Widodo dalam membangun IKN Nusantara. Beliau sama sekali tak terpengaruh dengan pendapat miring yang pernah bikin heboh yang mengatakan IKN Nusantara sebagai tempat jin buang anak.
Terlepas dari soal biaya yang pasti sangat besar untuk membangun IKN Nusantara, harus diakui bahwa kapasitas DKI Jakarta sudah tidak lagi optimal menjalankan fungsinya sebagai IKN.
Pengalaman banyak negara yang telah lebih dahulu memindahkan ibu kotanya bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Hal-hal baik di luar negeri kita contoh dan yang kurang baik, kita hindari.
Apa yang dilakukan Myanmar, yang sejak 2005 memindahkan ibu kota dari Yangon (sebelumnya disebut Rangoon) ke Naypyidaw, adalah salah satu contoh dimaksud di atas.
Kompasianer Jepe Jepe yang berkunjung pada tahun 2019 ke Naypyidaw, menuliskan kesan-kesannya di Kompasiana (12/3/2022).
Menurut Jepe Jepe, Naypyidaw kota yang sepi, tapi bukanlah "kota hantu" seperti yang ditulis pers negara-negara barat yang secara politik berseberangan dengan Myanmar.