Topik pilihan Kompasiana tentang seragam kerja banyak mendapat respon dari kompasianer dengan melimpahnya tulisan tentang hal ini.
Saya sendiri sudah menulis 2 artikel dan rasanya masih ada yang mengganjal yang ingin saya tumpahkan, yakni kaitan antara pakaian seragam dengan korupsi, bisa skala kecil atau skala besar.
Sebetulnya, besar atau kecil tergantung dengan jumlah karyawan yang wajib bersegaram dan proses pengadaannya apakah terpusat atau bisa didelegasikan ke daerah-daerah.
Katakanlah ada sebuah perusahaan milik negara yang punya kantor cabang yang tersebar di semua kabupaten di seluruh Indonesia.
Jika semua karyawan wajib menggunakan seragam kerja yang pengadaannya di-drop dari kantor pusat, tentu jumlah anggaran yang menjadi kewenangan divisi yang bertugas membeli seragam itu relatif besar.
Dengan asumsi ada mark up lima persen saja, nilai yang dikorup terbilang besar. Memang, di kantor pusat perusahaan besar, lazimnya ada satu divisi khusus, sebut saja Divisi Logistik, yang mengurus pembelian barang secara terpusat.
Tapi, yang saya tulis di sini adalah korupsi skala kecil bagi pemula, katakanlah masih tahap belajar, atau sekadar coba-coba. Ini biasanya seragam untuk satu divisi atau satu kantor cabang saja.
Misalnya, ada acara tertentu seperti refreshing para pegawai di suatu kantor yang berjumlah sekitar 70 orang. Agar lebih kompak, kepada peserta mendapat satu kaos dan satu topi yang wajib dipakai saat acara berlangsung.
Biasanya, setelah pembentukan panitia, langsung disusun anggaran yang diperlukan untuk terselenggaranya acara di atas yang cukup rinci.
Tentu, biaya pengadaan kaos seragam dan topi sudah termasuk di anggaran tersebut, dengan acuan harga yang diperoleh dari informasi per telepon atau email ke beberapa pemasok.
Harga tesebut sebetunya masih bisa ditawar, tapi yang dicantumkan di anggaran memang harga yang masih relatif tinggi tapi masih dalam batas logis karena biasanya ada patokan harga maksimal yang dikeluarkan kantor pusat.