Ada berita bahwa tarik tunai di ATM ditarik bayaran atau istilahnya kena biaya administrasi. Tentu hal itu menjadi biaya bagi nasabah, namun dari kacamata bank disebut dengan fee based income yang menjadi keuntungan bank.
Setelah diteliti, berita itu benar adanya dan berlaku di ATM Link, yakni ATM yang dikelola secara bersama oleh 4 bank BUMN yang berhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Bank-bank tersebut terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.
Memang hanya di ATM Link saja ketentuan itu berlaku. Tapi, jangan lupa, di negara kita peranan bank milik negara cukup dominan, sehingga jumlah ATM Link pun sangat banyak.
Artinya, bagi puluhan juta nasabah ke 4 bank tersebut, mau tak mau akan tergerus saldonya bila menggunakan ATM Link. Padahal, selama ini bertransaksi di ATM relatif sering dilakukan seseorang.
Aturan baru tersebut akan berlaku mulai 1 Juni 2021. Tidak hanya tarik tunai yang kena biaya, tapi juga cek saldo. Untuk penarikan tunai dikenakan biaya Rp 5.000 dan untuk cek saldo Rp 2.500.
Jelas hal tersebut bukan berita yang bagus bagi konsumen. Kompas.id (22/5/2021) menulis bahwa konsumen keberatan dengan rencana pengenaan biaya aktivitas perbankan pada ATM Link.
Alasannya, hal tersebut dirasa membebani masyarakat dan tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan ATM Link, yakni mempermudah nasabah.
Perlu diketahui, sebelum ada ATM Link, masing-masing bank BUMN membeli dan memasang ATM sendiri-sendiri. Kemudian, untuk tercipta efisiensi dan memepermudah nasabah, Himbara meluncurkan ATM Link.
Komentar cukup keras dinyatakan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Ia menilai perbankan serakah dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan karena pandemi, padahal labanya sudah triliunan rupiah.
Pihak bank sendiri tentu punya alasan. Masih dari kompas.id di atas, dalam keterangan persnya, Himbara menjelaskan, penerapan biaya itu dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).