Beredar berita bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penolakan RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini telah disahkan. Hal itu terungkap dari sejumlah media daring dan juga dari siaran berita sejumlah stasiun televisi.
Bentuk dukungan tersebut berupa akan dikirimnya surat resmi oleh Pemprov Jawa Barat kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada DPR RI yang sejalan dengan tuntutan pengunjuk rasa. Dengan demikian, boleh-boleh saja bila publik menfasirkan Ridwan Kamil mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah pusat.
Tidak takutkah Kang Emil, begitu sapaan akrab Ridwan Kamil, dianggap membangkang oleh Presiden atau oleh Mendagri yang menjadi atasannya? Padahal, meskipun Kang Emil sudah menerima aspirasi pengunjuk rasa, tidak otomatis kerumunan massa jadi bubar. Justru risiko meningkatnya pasien positif Covid-19 sangat mungkin terjadi, yang akan merepotkan Kang Emil juga.
Namun demikian, ada keuntungan lain yang akan didapat oleh Kang Emil dengan dukungannya terhadap penolakan RUU Cipta Kerja. Di mata masyarakat banyak, citranya akan naik. Bila hal ini bisa secara konsisten dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, tak pelak lagi, Ridwan Kamil akan menjadi figur potensial untuk dijadikan capres pada pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 mendatang.
Lain lagi berita tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku tidak diajak membahas materi RUU yang menyulut demonstrasi di mana-mana itu, meskipun namanya tercantum pada daftar pembuat RUU Cipta Kerja. Kata Anies, ia tak pernah diundang dan tak pernah hadir dalam pembahasan.
Dilansir dari tribunnews.com (8/10/2020), Anies akan mengajak seluruh gubernur seluruh Indonesia untuk membahas aspirasi masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja. Itulah yang dikatakan Anies kepada para demonstran di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Kamis malam (8/10/2020).
Kalau Anies terkesan berbeda pendapat dengan pemerintah pusat, memang bukan hal yang baru. Dalam penanganan Covid-19 pun, ia melakukan hal yang dinilai kurang berkoordinasi dengan satgas tingkat pusat. Tingkah Anies, oleh sejumlah pengamat, dihubungkan dengan pencitraan dalam rangka pilpres 2024.
Setelah Bandung dan Jakarta, layak pula dilihat respon pejabat di kota terbesar kedua, Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam tayangan berita dari salah satu stasiun televisi terlihat marah-marah kepada para pendemo yang diamankan pihak kepolisian. Ia kecewa karena fasilitas publik dirusak massa pengunjuk rasa.
Risma semakin gondok karena ternyata yang melakukan demo kebanyakan warga luar kota Surabaya. Ia terlihat geram karena taman kota pun jadi berantakan, padahal wali kota yang berlatar latang pendidikan arsitektur itu sangat giat membangun taman kota.
Berbicara soal kerusakan, agaknya Jakarta jauh lebih parah, namun belum terungkap di media massa kemarahan Anies terhadap perusakan itu. Mungkin Anies sudah maklum dengan risiko aksi massa. Seperti diberitakan kompas.id (9/10/2020), tercatat 11 halte yang dirusak akibat ulah massa yang anarkistis di tengah unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja. Justru Pemprov DKI langsung menyiapkan dana Rp 25 miliar untuk perbaikannya..
Data yang lebih baru dari siaran berita salah satu stasiun televisi Jumat siang (9/10/2020), jumlah halte yang rusak parah bertambah jadi 20 buah dengan kerugian ditaksir Rp 55 miliar. Sungguh kerugian yang tidak kecil.