Lihat ke Halaman Asli

Irwan Rinaldi Sikumbang

TERVERIFIKASI

Freelancer

Kalau Ahok Jadi Komisaris Utama BUMN, Percuma Saja?

Diperbarui: 15 November 2019   17:26

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dok. Kompas.com

Arief Poyuono, salah seorang pimpinan Partai Gerindra, menjadi narasumber Kompas TV pada siaran berita Kamis sore, 14/11/2019. Topiknya seputar jabatan yang akan diberikan oleh Kementerian BUMN kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Arief mendukung Ahok untuk menjadi Direktur Utama di PLN atau Pertamina. Namun penyiar Kompas TV kemudian bertanya, bagaimana kalau Ahok jadi komisaris utama?

Nah ini dia yang menarik. Menurut Arief, percuma saja bila Ahok jadi komisaris utama BUMN, karena itu jabatan yang tidak penting, hanya untuk cari makan.

Tolong dicatat, kalimat percuma di sini tidak datang dari kelompok yang tidak menyukai Ahok. Jadi harap dibaca sebagai terlalu "enteng" kalau Ahok hanya diberi jabatan komisaris. Gak ngefek, sehingga potensi yang dipunyai Ahok terbuang percuma.

Mungkin Arief terlalu underestimate dengan fungsi komisaris yang sebetulnya sangat strategis. Bukankah komisaris, apalagi komisaris utama, adalah kuasa tertinggi pemegang saham?

Maka di perusahaan swasta, seorang komisaris utama sangat ditakuti. Semua anggota direksi harus pintar-pintar mengambil hatinya, kalau tidak ingin ditendang.

Tapi itu kan di perusahaan swasta. Kalau di BUMN belum terdengar ada perusahaan yang berkinerja luar biasa karena kehebatan komisarisnya. Pasti yang dipuja puji adalah direktur utamanya. 

Begitu pula bila sebuah BUMN kinerjanya jeblok atau dililit kasus besar. Pasti yang dihujat direktur utama dan para direktur lainnya. Soalnya, semua juga tahu bahwa komisaris tidak ikut dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Terlepas dari soal Ahok, harus diakui bahwa selama ini kontribusi komisaris atas kemajuan BUMN relatif tidak terlihat. Justru bila ada komisaris yang "kuat" akan muncul fenomena matahari kembar yang membuat kondisi perusahaan kurang kondusif.

Nah, ketika komisaris utama dan direktur utama saling berbeda pendapat secara tajam, siapa yang akan terdepak? Biasanya keduanya saling melapor ke Menteri BUMN. 

Kemudian pihak kementerianlah yang menilai laporan mana yang lebih dipercaya, tentu dengan melihat berbagai bukti di lapangan.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline