Dibanding partai lain, sebetulnya Partai Golkar yang paling berpengalaman dalam melakukan pergantian ketua umum. Sampai sekarang sudah silih berganti figur yang menjadi orang nomor satu di partai yang sangat dominan di era Orde baru itu.
Hanya saja sering muncul ketidakpuasan dari beberapa unsur di Golkar begitu seorang ketua umum ditetapkan. Jangan heran kalau Golkar telah terbelah menjadi beberapa partai, antara lain melahirkan Hanura, Gerindra, dan Nasdem. Sempat pula terjadi dualisme kepemimpinan di bawah Aburizal Bakrie dan Agung Laksono dari 2014 hingga 2016.
Saat ini Golkar dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang resmi menjabat sejak 13 Desember 2017. Sebetulnya kalau tak ada "kecelakaan", sekarang harusnya Golkar masih dalam periode kepemimpinan Setya Novanto. Kasus korupsi yang membelitnya telah memaksa Setya hanya menjabat ketua umum selama sekitar satu setengah tahun saja.
Jika melihat kalender resmi Golkar, harusnya akan berlangsung lagi Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember tahun ini. Ada dua nama yang muncul sebagai kandidat kuat yang akan memimpin Golkar di periode berikutnya, yakni petahana Airlangga Hartarto yang juga sekarang ini menjadi Menteri Perindustrian dan Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo atau lebih poipuler disebut Bamsoet.
Kedua figur tersebut telah secara terbuka mengungkapkan kesiapannya untuk bertarung di munas. Tapi dari kubu Bamsoet kabarnya menghendaki munas dipercepat penyelenggaraannya sebelum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada bulan Oktober 2019 mendatang.
Itulah yang terjadi pada dua partai lain yang sama-sama ikut mengusung Jokowi-Ma'ruf, yakni PDIP dan PKB yang baru saja mengukuhkan kembali kepemimpinan Megawati dan Muhaimin Iskandar. Maka begitu periode kedua Jokowi dimulai, konsolidasi partai sudah selesai dan bisa fokus mendukung program Jokowi-Ma'ruf.
Namun Airlangga tetap berpendapat pelaksanaan munas akan dilaksanakan bulan Desember sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan baik sejak 2004 (cnnindonesia.com, 13/8/2019).
Mungkin karena perbedaan pendapat antara dua kubu tersebut, sejak seminggu yang lalu, kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta, dijaga oleh sekelompok pemuda berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Jumlahnya semakin berlipat menjadi sekitar 400-700 orang penjaga sejak Selasa (20/8/2019) kemarin, sehingga terkesan kantor tersebut dikepung.
Setiap ada kader atau pengurus yang mau masuk kantor, dilarang oleh AMPG tersebut. Dilansir dari indopos.co.id (21/8/2019), salah satu pengurus yang dihadang adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Nofel Saleh Hilabi.
Nofel yang katanya hanya mau mengantar surat, tidak diperkenankan masuk, kecuali kalau ada tanda tangan Airlangga Hartarto. "Padahal itu kantor kita, DPP, itu dijaga preman-preman," kata Nofel. Menurut Nofel, para penjaga itu bukan kader AMPG, tapi preman bayaran.
Wakil Ketua Umum AMPG, Mustafa Raja, menepis pendapat Nofel di atas dan mengatakan bahwa tak ada pengerahan preman. Mereka memang kader AMPG yang sedang mengadakan kegiatan orientasi.