Ada sebuah berita kecil, maksudnya berita pendek yang ditarok pada rubrik "Kilas Daerah" di harian Kompas, 18 Desember 2018. Berita itu berjudul "Pekalongan Bikin Laboratorium Kemiskinan". Isinya kurang lebih tentang upaya Pemkab Pekalongan, Jawa Tengah, yang menetapkan tiga desa sebagai laboratorium penanganan kemiskinan di wilayah itu.
Ketiga desa itu merupakan representasi dari daerah miskin dengan letak geografis yang berbeda, yakni pegunungan, perkotaan, dan pesisir. Tujuannya adalah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Adapun caranya menggunakan pola kerjasama dengan banyak pihak dalam membuat laboratorium percontohan itu, seperti dunia usaha, perbankan dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga diharapkan hasilnya lebih optimal.
Lebih lanjut, suaramerdeka.com (16/12/2018) yang juga memberitakan hal yang sama, menulis bahwa laboratorium kemiskinan adalah program baru yang diluncurkan sebagai wujud dari forum CSR (corporate social responsibilities) Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, pihak Pemkab bertindak sebagai inisiator dan fasilitator.
Sebagai sebuah program terobosan, tentu upaya yang dilakukan Pemkab Pekalongan pantas untuk diapresiasi. Mungkin juga di beberapa daerah lain metode terpadu seperti itu pernah dilakukan, cuma sebagai istilah, "laboratorium kemiskinan" agaknya baru di Pekalongan yang menamakannya begitu.
Sehubungan dengan istilah itu, mungkin beberapa masukan di bawah ini dapat dipertimbangkan agar tidak menimbulkan salah penafsiran. Pertama, terminologi "laboratorium" identik dengan tempat dilakukannya kegiatan penelitian secara ilmiah dengan eksperimen tertentu.
Nah, apakah nantinya dengan penyebutan laboratorium kemiskinan tersebut akan terkesan seolah-olah kemiskinan hanya sebagai objek semata? Sekadar tempat bereksperimen? Padahal, dalam upaya menekan angka kemiskinan, justru masyarakat yang diteliti sekaligus harus menjadi subyek, yang diajak melakukan sesuatu untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik.
Soalnya, banyak sudah kritikan terhadap berbagai workshop, seminar, atau diskusi ilmiah, yang mengangkat topik kemiskinan, tapi kebanyakan hanya berhenti di ruang diskusi dengan output berupa buku laporan. Akhirnya, "kemiskinan" seperti dibisniskan agar dapat proyek penelitian.
Kedua, penyebutan kemiskinan secara eksplisit kepada sebuah kampung, bisa berdampak kurang nyaman bagi warganya. Biasanya jarang ada warga yang senang nama kampungnya disebut kampung miskin, meskipun kenyataannya memang miskin. Jangan-jangan warga di sana kurang pede bila pergi main ke kota Pekalongan, lalu ada yang nanya asalnya dari kampung mana?
Makanya, kalaupun istilah laboratorium tetap akan digunakan seterusnya, sekadar usul, kiranya lebih mantap disebut sebagai "Laboratorium Pemberdayaan Masyarakat" atau "Laboratorium Peningkatan Ekonomi Masyarakat" yang lebih bernada positif.
Bagaimanapun juga kita berharap Pemkab Pekalongan sukses dengan programnya tersebut. Siapa tahu nanti banyak pemkab lain yang akan studi banding ke daerah yang terkenal dengan batiknya itu.