Menarik juga pernyataan Jokowi yang ingin membentuk zaken kabinet, dalam KBBI disebut kabinet kerja, yang terdiri dari para profesional di bidangnya masing-masing. Ini tentu berbeda dari berita lama mengenai kabinet bayangan yang dibentuk PDIP bila partai itu beroposisi (lihat : Kabinet Bayangan Bukan Buat Jokowi).
Hal itu dinyatakan Jokowi dalam pertemuan forum pimpinan redaksi (Pemred) di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi: Semua Partai Boleh Gabung, Asal Jangan Minta-minta Kursi, demikian pernyataan Jokowi. Dalam pertemuan itu Jokowi juga menyampaikan bahwa visi dan misi serta programnya sederhana namun diharapkan bisa membuat sebuah perubahan.
Dalam berita-berita sebelumnya, Jokowi menyatakan pula bahwa ia ingin bekerja sama dengan banyak partai dan membuka peluang koalisi, tetapi bukan untuk bagi-bagi kursi kabinet. Biarlah bagi-bagi kursi hanya diberlakukan untuk kursi di legislatif (MPR dan DPR).
Bukan Pekerjaan Mudah
Meskipun barangkali ada partai koalisi yang akan menentang, keinginan Jokowi untuk membentuk kabinet kerja (zaken kabinet) tentu sangat didukung oleh masyarakat. Masyarakat sudah muak dengan bagi-bagi kursi kabinet yang ujung-ujungnya dijadikan sarana mengeruk uang negara, dijadikan sarana untuk korupsi.
Memilih menteri dari sekian banyak profesional tentu tidak mudah. Tidak asal main tunjuk saja seperti yang dipersepsikan masyarakat awam seperti saya. Meskipun tentu telah dikembangkan kriteria seorang menteri, dalam pelaksanaannya pastilah menjadi sulit. Berbagai pertimbangan di luar kriteria yang telah ditentukan tentu menjadi faktor yang membuat pemilihan menteri menjadi tidak mudah.
Membuat kriteria seorang menteri sangat mudah. Namun ketika kriteria tersebut akan dilaksanakan terhadap para calon menteri kesulitan akan muncul. Untuk kementerian tertentu, misalnya, telah didapatkan beberapa calon menteri yang sesuai dengan kriteria, namun pastilah tetap mempertimbangkan lagi beberapa aspek lain yang belum masuk dalam kriteria.
Kesulitan memilih dan menunjuk seorang menteri ini sebenarnya sebenarnya lebih kepada bagaimana menteri itu dapat bekerja sama untuk membangun negara ini selama masa jabatan presiden. Akan sangat tidak efektif bila kabinet yang dibentuk akan mengalami reshuffle berkali-kali.
Lelang Jabatan Menteri
Sebenarnya sulitnya menunjuk seorang menteri sama saja dengan memilih calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Jokowi. Kita lihat saja beberapa nama yang diusung oleh para pengamat politik dengan segala kriterianya. Saya sendiri sebenarnya berpengharapan bahwa cawapres yang diusung lebih ditekankan kepada bagaimana negara ini menjaga kedaulatannya. Biarkan Jokowi fokus untuk mewujudkan "Indonesia Hebat" tanpa perlu terganggu oleh masalah kedaulatan RI yang telah dimandatkan kepada wakil presiden yang "kuat". Namun bolehlah kalau cawapres "terpaksa" dipilih lebih mempertimbangkan sisi politisnya.
Proses pemilihan menteri yang bakal mendampingi Jokowi hendaknya sudah dilakukan dari sekarang. Dengan demikian banyak waktu menimbang-nimbang sebelum nantinya ditetapkan. Namun agar tidak menjadi berita yang heboh, proses ini hendaknya dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Setidaknya perlu sebuah tim untuk membidik beberapa calon untuk setiap kementerian yang nantinya dapat diajukan ke Jokowi untuk dipilih satu.