Lihat ke Halaman Asli

IRWAN ALI

Peneliti di Lingkar Data Indonesia

Kongres PDIP Permalukan Jokowi

Diperbarui: 17 Juni 2015   08:16

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kongres PDIP yang digelar di Bali sukses mengukuhkan kembali Megawati Soekarno putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2015-2020. Pada kongres tersebut Jokowi juga turut hadir, tetapi bukan sebagai presiden melainkan sebagai seorang kader partai biasa.
Berbagai media massa memberitakan kejanggalan yang terjadi dalam arena kongres. Sebab tidak seperti biasanya, seorang presiden hadir dalam sebuah acara tanpa membawakan pidato.Bahkan dikabarkan, Sang Presiden menunggu kedatangan Megawati yang telat sekitar 30 menit dimana seharusnya kongres telah dibuka.

Menurut pantauan media yang ramai diberitakan bahwa di sekitar arena kongres tidak terdapat spanduk atau alat peraga penyambutan presiden secara khusus.

Kejadian ini patut disayangkan. Jokowi sebagai seorang presiden adalah simbol negara. Apapun dan kemanapun beliau berkunjung label sebagai kepala negaranya jauh lebih kental dibanding denga simbol yang lain. PDIP telah melecehkan seorang kepala negara. Begitu kalimat yang ramai dikatakan orang saat ini.

Mengapa Jokowi tidak ditempatkan sebagai presiden pada kongres itu? Ada banyak spekulasi terkait hal ini. Pertama; Megawati dan PDIP ingin menegaskan bahwa Jokowi bukanlah siapa-siapa. Karena tanpa PDIP Jokowi tak akan menjadi presiden. Keadaan ini juga bisa berarti bahwa ini adalah sebuah sinyal bahwa PDIP hari ini sedang marah pada Jokowi yang entah dengan alasan apa.

Kedua; Jokowi tidak diberikan panggung karena ada semacam ketakutan jika Jokowi menjadi bintang dalam arena kongres. Padahal bagaimanapun alasannya justru momentum kongres ini bisa dijadikan sebagai media untuk menjelaskan kepada publik tentang kesuksesan yang telah diraih oleh pemerintah bersama segenap koalisi partai pendukung.

Ketiga; PDIP ingin menyampaikan pesan keepada publik bahwa PDIP dan presiden saat ini memang sedang tidak harmonis. Inti dari pesan itu adalah bahwa segala kebijakan tidak populis yang telah dilakukan pemerintah hari ini adalah diluar dari campur tangan PDIP. Misalnya saja tentang kenaikan harga BBM yang berubah hampir tiap bulannya.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline