Di tengah persiapan sambutan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta DPD yang semakin intens Menjelang 14 Februari 2024, Sumba Tengah, sebuah daerah yang mungkin belum mendapat sorotan nasional, menghadapi tantangan serius yang bisa mengubah dinamika politik dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
Sorotan politik nasional menjelang Pilpres dan Pileg telah menciptakan kecemasan dan harapan akan perubahan.
Namun, PILKADA yang di perkirakan akan berlangsung di bulan Mei membawa pergeseran fokus ke tingkat lokal, termasuk Sumba Tengah, di mana keputusan mengenai pemimpin daerah akan membentuk masa depan setempat.
Namun, di tengah keriuhan politik ini, Sumba Tengah menemui kendala tak terduga dalam bentuk ketidakpastian iklim yang dapat mengguncang ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Bulan Januari hingga Februari seharusnya menjadi waktu di mana masyarakat sibuk dengan penanaman padi, namun cuaca yang tidak menentu memaksa mereka menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tanaman yang sudah ditanam membutuhkan penyiraman ekstra, dan lahan pertanian yang masih kosong menambah kekhawatiran akan keberlanjutan pertanian.
Tantangan ini tidak hanya mengevaluasi ketangguhan ekonomi lokal, tetapi juga merangsang pertanyaan penting tentang bagaimana tindakan politik dan kebijakan lingkungan dapat berkolaborasi atau bertentangan dalam menghadapi krisis ganda ini.
Masyarakat Sumba Tengah, dalam mencari harapan dan inspirasi, berbalik kepada nilai-nilai keagamaan melalui ayat-ayat Mazmur dan Amos. Mazmur 65:9 memberikan penghiburan dalam doa agar kelimpahan Tuhan menyelamatkan mereka, sementara Amos 4:7 menjadi refleksi tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan di sekitarnya.
Ketidakpastian cuaca di Sumba Tengah menciptakan narasi dualisme yang kompleks, di mana pertarungan politik dan perubahan iklim saling terkait.
Bagaimana keputusan politik dapat memengaruhi ketahanan pangan dan ekologi lokal? Apakah politisi dan pemimpin lokal memiliki pandangan yang terintegrasi dan solusi yang dapat diimplementasikan?
Dalam hal keberlanjutan, apakah politisi dan masyarakat dapat bekerja bersama untuk menggabungkan kebutuhan politik dan kelestarian lingkungan?