Sejujurnya saya tersenyum miris membaca berita mengenai permintaan seorang pejabat daerah kepada KPK untuk memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.
Sepengetahuan saya, biasanya, “peringatan dini” dikeluarkan oleh BMKG, bukan KPK, yaitu peringatan agar masyarakat waspada menghadapi kejadian alam atau akan terjadi bencana.
Setelah membaca klarifikasi yang bersangkutan mengenai “potongan” video yang viral di jejaring sosial minggu lalu, saya tidak bisa lagi tersenyum miris, tapi berduka karena narasinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan.
Tentu saja banyak hal yang menyebabkan pejabat daerah tersebut mengeluarkan pernyataan yang memprihatinkan tersebut. Jujur saja, saya tidak berminat sama sekali untuk menduga-duga alasan yang bersangkutan menyampaikan pesan yang mengejutkan tersebut.
Tetapi apapun alasannya, sebagai pejabat publik dituntut untuk mampu berkomunikasi kepada khalayak, masyarakat, kolega, bawahan dan tentu atasannya secara efektif.
Komunikasi lisan atau verbal jelas harus dipahami bukan hanya oleh penyampai pesan (komunikator) tetapi juga oleh penerima pesan (komunikan). Untuk itu diperlukan kemampuan berbahasa yang mumpuni agar pesan yang ada di benak dipahami atau efektif.
Bahasa sebagai citra pikiran dan kepribadian bermakna bahwa bahasa terbentuk dari pikiran orang secara individual. Sedangkan bahasa sebagai citra kepribadian berkaitan dengan etika berbahasa yang “dianutnya”.
Kedua hal tersebut dibangun oleh pengguna bahasa dari kelompok sosialnya dan juga sistem budaya yang berlaku dalam masyarakatnya.
Kembali kepada persoalan permintaan “peringatan dini” sebelum OTT ke KPK. Saya melihat setidaknya ada dua hal yang melahirkan pesan yang saya pandang gagal sampai kepada komunikan.
Pertama, perbedaan kerangka berpikir antara komunikator dengan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya Komunikator bermaksud mengatakan “pencegahan” bukan “penindakan”.