Perdebatan terbentuknya koalisi tanpa syarat yang terjalin antara PDIP, PKB dan Nasdem menimbulkan sejumlah pertanyaan, benarkah koalisi tanpa syarat PKB-Nasdem tidak gratis? ataukah koalisi tidak bersyarat itu memang gratis? dapatkah PDIP, PKB dan Nasdem membangun koalisi tidak bersyarat secara gratis?
Ibarat ‘cinta tak bersyarat’ mengutip lirik lagu band element sangat pantas dialamatkan kepada PKB dan Nasdem yang begitu ikhlas memberikan cinta tak bersyarat berupa dukungan tanpa syarat kepada Jokowi untuk bisa mencalonkan diri sebagai Capres 9 juli mendatang. Koalisi yang dibangun ketiga partai tersebut, merupakan awal bagi kemajuan proses demokratisasi di Indonesia.
Partai besutan Putri Bung Karno ini begitu mudah mendapatkan dukungan partai lainya dalam proses memenuhi syarat pencapresan Joko Widodo pada pemilu 9 juli mendatang, dukungan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa secara gratis tanpa syarat merupakan fenomena baru dalam alam demokrasi indonesia. Praktek demokrasi selama ini cenderung memperlihatkan koalisi yang dibangun diatas pondasi rapuh dengan model transaksional, apakah itu dalam bentuk materi atau bahkan transaksional berbentuk bagi-bagi kekuasaan sesuai dengan perjanjian politik. sehingga pada akhirnya koalisi itu sebatas simbol yang diformalkan dan tidak bermakna.
Namun Ditengah carut-marutnya wajah perpolitikan kita, ternyata masih ada partai politik yang memiliki itikad baik untuk membangun bangsa dan negara dengan mengenyampingkan kepentingan partai. dalam teori dan praktek politik disemua negara penganut paham demokrasi, sangat langka terjadi komunikasi politik yang menghasilkan koalisi tanpa syarat seperti yang dibangun PDIP, PKB, dan Nasdem.
Pertanyaan mendasar apakah yang dipahami publik bahwa koalisi yang dibangun PDI-P, PKB dan Nasdem tanpa syarat itu, juga dibangun secara gratis? fenomena demokrasi memperlihatkan, tak ada yang gratis dalam praktek demokrasi. Praktek transaksional tak pernah bisa dihindari dalam praktek politik disemua level. apakah transaksional dimaksud berbentuk materi atau transaksional yang berbentuk kekuasaan.
Publik berkeyakinan bahwa apa yang dibangun Mbak Mega, Cak Imin dan Bang Surya melaui koalisi gratis tanpa syarat itu merupakan jalan masuk untuk menata kehidupan demokrasi menjadi lebih baik. Demikian sebaliknya tak banyak pula kalangan mengangap bahwa koalisi gratis tanpa syarat itu, jika mampu menghantarkan Jokowi menjadi Presiden pada 9 juli 2014 mendatang, maka tidak akan bertahan lama, sebab tak ada koalisi yang dibangun secara gratis, partai koalisi pasti akan ‘menagih’ hasil kerjasamanya. Tetapi perlu diketahui, tuan rumah yang baik tanpa diingatkan pasti memahami perasaan para tamu yang sudah berjasa. Tetapi yang dibutuhkan saat ini ialah kerja keras yang maksimal dan efektif dari PKB dan Nasdem agar mendapatkan dukungan mayoritas pada bursa pemilihan presiden 2014.
Selanjutnya apakah Koalisi yang dibangun oleh poros PDIP, Nasdem dan PKB dalam memenangkan Jokowi, juga merupakan poros koalisi yang dibangun secara parmanen hingga keparlemen nantinya? hal ini bisa dimungkinkan jika, Pertama koalisi harus berhasil memenangkan Jokowi menjadi Presiden 9 juli 2014 mendatang. Kedua sebagai tuan rumah PDIP harus bisa memberikan porsi ‘kekuasaan’ kepada kedua tamunya yakni PKB dan Nasdem setara dengan hasil kerjanya. Ketiga, Jokowi harus bisa melaksanakan program dan tujuan bersama sebagaimana cita-cita koalisi. Keempat jika memungkinkan PDIP harus menambah porsi besaran persentasi koalisi, tidak hanya sekedar memuluskan langkah pencapresan Jokowi namun sekiranya kedepan harus bisa mengamankan kebijakan pemerintahan Jokowi. Jika tidak maka diluar koalisi banyak partai yang telah syarat pengalaman yang sewaktu-waktu bisa ‘mengerjain’ Jokowi.
Ketika melihat pengalaman pemerintahan SBY selama periode 2009-2014 dalam kabinet bersatu jilid II, Demokrat sebagai pertai pemenang pemilu 2009 dengan jumlah peroleh kursi terbanyak 148 kursi, dalam parlemen SBY membangun poros koalisi pemerintahan yang didalamnya terdapat Golkar, PPP, PKS, PKB, dan PAN, namun justru SBY merasa partai pendukung koalisi tersebut tidak solid, bahkan pimpinan partai koalisi tak berdaya mengendalikan anggotanya, sebut saja Golkar, PKS dan PPP yang hampir tak ada hentinya mengkritisi kebijakan pemerintahan SBY.
Persoalan ini pasti ada dibenak para elit PDIP, PKB, dan Nasdem, sangat dimungkinkan bagi PDIP menarik Golkar atau Hanura untuk berkoalisi. Walaupun kesan yang diciptakan PDIP bagi partai lain cukup merisaukan, koalisi tanpa syarat bagi partai sebesar Golkar pasti tak akan setuju mengikuti syarat yang diberikan PDIP. namun dalam situasi politik seperti saat ini, bisa saja PDIP melunak dan segera membuka diri dengan memberikan peluang ‘Bersyarat’ kepada partai apa saja yang mau bergabung.
Penulis By: Irfin Nehrun
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UNHAS-Makassar