Lihat ke Halaman Asli

Irfan Masruri

Mahasiswa

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Harus Kita Dukung

Diperbarui: 16 Maret 2020   03:41

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Omnibus Law tentang Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN)  masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

Tata cara pembentukan omnibus law harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan materi yang terkandung tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

Kalo kita lihat saat ini ada sekitar 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020 dan sudah disepakati oleh seluruh komisi di DPR. Dari 50 tersebut, empat diantaranya adalah Omnibus Law, termasuk RUU IKN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya terdapat 6 undang-undang yang akan disinkronkan melalui mekanisme omnibus law, yakni UU Ibu Kota, UU Perkotaan, UU Kawasan, UU Pemerintahan Daerah. UU penataan ruang dan UU lingkungan hidup.

Dalam RUU tersebut juga akan ada beberapa klausul yang mengatur beberapa pemerintah untuk tetap berada diwilayah jakarta, seperti bank Indonesia (BI) dan Jasa otoritas Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan agar lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan langsung pada bisnis di jakarta, mengingat jakarta akan dijadikan kota pusat bisnis dengan putaran uang terbesar di indonesia.

Agar semuanya berjalan lancar dengan hasil yang maksimal maka Proses Pemindahan Ibu Kota negara ini juga telah digodok melalui kajian yang panjang, kajian tersebut meliputi sisi administrasi, sisi pemerintahan, otonomi daerah hingga batas-batas wilayah Ibu Kota nantinya.

Omnibus Law Pemindahan Ibu Kota Negara yang masuk prolegnas itu harus didukung, karena merupakan upaya pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan Ibu Kota baru yang sudah direncanakan sejak lama.

Penulis menilai secara umum masyarakat juga telah sadar bahwa Jakarta sudah sangat padat dengan berbagai hiruk pikuknya, sehingga terobasan baru yang dilakukan pemerintah dengan memisahkan anatara wilayah administrasi negara dengan wilayah bisnis sangatlah tepat.

Apalagi dengan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta sangatlah kompleks, seperti kesenjangan sosial, banjir, kemacetan yang kian bertambah, sementara angka urbanisasi kian meningkat setiap tahunnya.

Jakarta memang terlanjur dianggap sebagai kota yang menjajikan di berbagai bidang, mulai dari lapangan pekerjaan, peluang usaha, pendidikan dan masih banyak lagi. sehingga banyak orang memilih untuk merantau ke Jakarta karena berkeyakinan dapat memperbaiki nasib di Kota tersebut, alhasil Jakarta menjadi wilayah terpadat di Indonesia.

Pemindahan Ibu kota tentu haruslah disambut baik karena pembangunan ibu kota negara yang sifatnya masif kedepannya juga dinilai akan berdampak positif terhadap perkembangan di berbagai daerah di sekitarnya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline