Beberapa pekan terakhir isu-isu pemilihan gubernur menjadi trending topik di media nasional dan daerah bahkan menjadi perbincangan di kalangan civil society.
Bagaimana tidak penentuan kebijakan-kebijakan ke depannya dalam membangun daerah ada di tangan para calon kanditat yang nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di setiap daerah di Indonesia.
Kemudian Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk menentukan pilihannya.
Maluku Utara menjadi daerah strategis di kawasan timur Indonesia yang punya peran penting bagi perekonomian Nasional.
Selain itu, Provinsi Maluku Utara sekitar 70 % lebih wilayahnya terdiri atas perairan laut, sehingga menjadikan daerah ini sangat potensial di sektor maritim, terutama perikanan, wisata bahari, dan usaha jasa transportasi laut.
Sementara itu, Wilayah provinsi tersebut menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan logam dan panas bumi, perikanan, serta pertanian. Potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel-kobal, tembaga, uranium, batubara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak.
Potensi kekayaan alam yang melimpah ini bisa menjadi malapetaka bagi Maluku Utara, sebab bila dikelolah oleh orang yang salah maka ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi daerah dan negara.
Di sisi lain, sumber daya alam jadi lahan korupsi dan pendanaan politik. Berdasarkan hasil Investigasi dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menemukan Jejak kepentingan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam pusaran kasus korupsi yang dilakukan AGK ditelusuri melalui keterlibatan sejumlah orang-orang terdekatnya, baik langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, nama Direktur Hilirisasi Minerba BKPM Hasyim Daeng Barang, yang sempat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara sejak 2019 hingga 2022.
Ia juga pernah ditunjuk sebagai Plt. Wali Kota Ternate, Maluku Utara pada 2021. Hasyim merupakan salah satu nama yang diduga menjadi penghubung antara AGK dengan Bahlil.
Hal ini ditunjukkan dari pengangkatan Hasyim sebagai Direktur Hilirisasi Minerba BKPM pada Juni 2022. Pengangkatan Hasyim oleh Bahlil terjadi hanya berselang empat bulan dari pencopotannya sebagai Kadis ESDM Maluku Utara karena diduga terkait dengan pengurusan 13 izin tambang di Maluku Utara.