Lihat ke Halaman Asli

Muhammad Iqbal Prawira

Mahasiswa S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi.

Analisis Kebijakan Bansos di Kelurahan Bantarsari Kota Tasikmalaya Berdasarkan Teori Struktural dari Sudut Pandang Antropologi Politik

Diperbarui: 1 Desember 2023   17:25

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Foto Kelurahan Bantarsari Kota Tasikmalaya. Sumber: Hasil jepretan Pribadi

Teori Struktural Menurut Talcot Parsons

Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai sistem yang saling terkait dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Menurut Parsons, masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang kompleks, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsi yang spesifik. Ia mengidentifikasi empat subsistem utama dalam masyarakat: subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem hukum, dan subsistem keluarga. Setiap subsistem ini memiliki tugas-tugas khususnya sendiri untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Parsons juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dalam membentuk perilaku individu. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai budaya menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai tersebut juga membantu menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Kebijakan Bantuan Sosial di Kelurahan Bantarsari

Kelurahan merupakan unit terkecil dalam pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Peran kelurahan dalam hal ini sangatlah vital karena mereka berada di garis depan untuk mengetahui dan merespon kebutuhan masyarakat secara langsung. Salah satu peran utama kelurahan adalah sebagai pengumpul data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Selain itu, kelurahan juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka harus memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat dan digunakan dengan benar sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara kelurahan dengan lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Sosial. 

Sumber: https://youtu.be/K-dKfFBQ77w

Maka untuk itu, penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kebijakan bantuan sosial yang ada di kelurahan Bantarsari tersebut. Bapak Novi Indriana selaku bendahara kelurahan mengungkapkan bahwa pada dasarnya Tujuan dari program bantuan sosial ini tak luput untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. 

Namun di sisi lain, justru adanya program ini berdampak kepada sifat karakter masyarakat yang mengemis. Dimana dengan kata lain masyarakat selalu beraliansi meminta-minta, sehingga kini masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Tidak adanya usaha dari masyarakat untuk memanfaatkan Bansos tersebut dengan baik, yang justru adanya bantuan sosial tersebut masyarakat gunakan yang tidak semestinya. 

Sumber: https://youtu.be/K-dKfFBQ77w

Kebijakan bantuan sosial tersebut mengenai Program Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Salah satu tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program ini bertujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan biaya pendidikan.

Dan juga BPNT merupakan program bantuan pangan non-tunai yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pangan bergizi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas gizi dan mengurangi angka stunting pada anak-anak. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline