Ketidaktepatan Penyaluran Bansos Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Oleh: Iqbal Kholilurrokhman (33030220134)
Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Salatiga
Bantuan sosial atau (bansos) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah atau negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, khususnya bagi kelompok atau masyarakat rentan. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), penyaluran bansos merupakan wujud dari hak atas kesejahteraan sosial, perlindungan dari kemiskinan, dan jaminan atas kehidupan yang layak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun, sayangnya dalam praktik penyaluran bansos di lapangan seringkali tidak tepat sasaran dan menjadi perhatian publik.
Ketidaktepatan penyaluran bansos dapat menghilangkan hak-hak dari individu, seperti hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesetaraan, dan hak atas keadilan sosial.
1. Hak atas kehidupan yang layak: Setiap individu berhak atas kehidupan yang layak, termasuk dalam sandang, pangan, dan papan yang memadai. Bansos ini seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk menjamin hak tersebut.
2. Hak atas kesetaraan: Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Ketidaktepatan penyaluran bansos dapat memicu bahkan menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi.
3. Hak atas keadilan sosial: Setiap individu berhak atas keadilan sosial, termasuk akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Bansos seharusnya menjadi salah satu bentuk keadilan sosial untuk mengurangi kesenjangan.
Ketidaktepatan penyaluran bansos dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti data penerima yang tidak akurat atau kurang up to date, korupsi, birokrasi yang rumit, dan kurangnya pengawasan. Tetapi, yang menjadi faktor utama itu berada pada data yang kurang up to date. Barangkali orang yang dahulu berhak mendapat bansos sekarang sudah lebih sejahtera, sebaliknya mungkin yang dahulu tidak berhak mendapatkan bansos bisa jadi sekarang lebih berhak untuk menerima.
Ketidaktepatan penyaluran bansos memiliki dampak negatif yang luas, antara lain:
1. Mencemarkan citra pemerintah: Kegagalan dalam mendistribusikan bansos secara tepat itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.